DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB IV INDUSTRI UNGGULAN DAERAH BAB V RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2019-2039 BAB VI PELAKSANAAN BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019- 2039. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang PedomanPenyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsidan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 1917);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6)
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 –2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1) ;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2). Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sebingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri;
6.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
7.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disingkat RPIK Bantaeng Tahun 2019-2039 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Bantaeng untuk periode 20 ( dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2039;
8.Jenis Industri adalah bagian dari suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
9.Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang dengan jumlah investasi lebih 15 milyar rupiah.
10.Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang dan investasi paling sedikit 1 milyar rupiah atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang dan investasi paling banyak 15 milyar rupiah;
11.Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang dan investasi kurang dari 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan.
12.Rencana Pembangunan Induk Industri Nasional, yang selanjutnya disebut RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri;
13.Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional; Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
14.Industri Unggulan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
15.Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (enabler) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif;
16.Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya;
17.Perwilayahan Industri adalah pembagian wilayah industri tertentu sesuai dengan karakteristik, fungsi dan peruntukannya;
18.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
19.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yangdilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dandikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
20.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuk Peraturan Daerah ini yaitu :

a.sebagai pedoman pembangunan industri bagi pemerintah daerah dan pelaku industri, pengusaha dan pihak terkait;dan
b.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah ini dibentuk untuk :

a.mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di daerah;
b.mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan; dan
c.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.industri unggulan daerah;
c.RPIK Bantaeng Tahun 2019-2039;
d.pelaksanaan; dan
e.pengendalian dan evaluasi. Dokumentasi dan Informasi Hukum|5

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah;
(2)Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perencanaan pembangunan industri daerah;
2. b.penyediaan infrastruktur industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan industri;
4. d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.penataan industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
7. g.pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan :

a.infrastruktur industri; dan
b.infrastruktur penunjang.

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

(1)Industri unggulan yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi utama daerah, yaitu :
1. a.industri pengolahan rumput laut;
2. b.industri bahan penyegar kopi dan kakao;
3. c.industri tepung/pati;
4. d.industri farmasi dan kosmetik berbasis herbal/natural;
5. e.industri pakan ternak; dan
6. f.industri pengolahan nikel.
(2)Selain industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaerah dapat dikembangkan industri lain yang potensialdan merupakan unggulan daerah;
(3)Pengembangan industri unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RPIK Bantaeng Tahun 2019-2039.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan industry unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2019-2039

Pasal 8

(1)RPIK Bantaeng Tahun 2019-2039, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
(2)RPIK Bantaeng Tahun 2019-2039sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
1. a.visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri;
2. b.bangun industri kabupaten;
3. c.pembangunan industri unggulan dan industri hulu;
4. d.pembangunan sumber daya industri;
5. e.pembangunan sarana dan prasarana industri;
6. f.perwilayahan industri; dan
7. g.pemberdayaan industri kecil dan industri menengah.
(3)RPIK Bantaeng Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan sebagaimana dimkasud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)RPIK Bantaeng Tahun 2019-2039 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri.
(2)RPIK Bantaeng Tahun 2019-2039, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Dokumentasi dan Informasi Hukum|7

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…