DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Penyertaan modal daerah kepada PDAM sebesar Rp8.900.000.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah). (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan selama 3 (tiga) tahun berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan penyerapan anggaran PDAM. (3) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian target Program Universal Access 100 – 0 – 100 sampai pada Tahun 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
13.(Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng (Lembaran daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 1989 Nomor 1 seri B)
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 5);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM dan PT. Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Bupati adalah Bupati Bantaeng
3.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6.Penyertaan modal pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMN, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara
7.Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan;
8.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
10.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Bantaeng.
11.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
12.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan parasarana penyediaan air minum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 serta meningkatkan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 3

Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja PDAM dalam hal pelayanan dan pengelolaan SPAM kepada masyarakat;
b.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PDAM dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.efektif;
b.efesien;
c.transparan;
d.akuntabilitas; dan
e.menguntungkan.

BAB III

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan modal daerah kepada PDAM sebesar Rp8.900.000.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan selama 3 (tiga) tahun berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan penyerapan anggaran PDAM.
(3)Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemerintah daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3.042.386.750,00 (Tiga Milyar Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Tahun 1988 sebesar Rp820.924.800 (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
b.Tahun 2005 sebesar Rp16.400.000 ( Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
c.Tahun 2006 sebesar Rp49.200.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
d.Tahun 2007 sebesar Rp1.975.861.950 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)
e.Tahun 2013 sebesar Rp180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 7

PDAM diwajibkan memberikan laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah diakhir masa kegiatan/program.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

(1)PDAM berkewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui sekretariat daerah dan SKPD yang menangani pengelolaan keuangan daerah.
(2)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM apabila cakupan pelayanan sudah mencapai 30.000 (tiga puluh ribu) pelanggan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis maupun operasional.
(3)Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2019