DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PRINSIP BAB V WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BAB VII TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK BAB VIII INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK BAB IX PENGUATAN KELEMBAGAAN BAB X KLASTERHAK SIPIL DAN KEBEBASAN BAB XI KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF BAB XII KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN BAB XIII KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA BAB XIV KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS BAB XV DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN LAYAK ANAK BAB XVI PEMBINAAN BAB XVII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB XVIII PENGHARGAAN BAB XIX PENDANAAN BAB XX LARANGAN BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XXII SANKSI PIDANA BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anak sebagai potensi bangsa harus dijamin kehidupannya sehingga terdapat rasa aman dan nyaman, terlindungi dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan serta mampu mengembangkan dirinya melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah daerah berkewajiban untuk merumuskan kebijakan bagi pemenuhan hak anak dalam bentuk penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; membentuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekeasan dalam Rumah Tangga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4843);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4967); Dokumentasi dan Informasi Hukum|3
14.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5063);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan pembentukan peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangn Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5332);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak - Hak Anak);
20.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak;
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
22.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2010 Nomor 535);
23.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
24.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Sistem Nasional Pegasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 303);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
7.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9.Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalammengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kabupaten layakanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak. Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
11.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12.Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum , anak darikelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisikdan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13.Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cidera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
14.Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baiksecara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
15.Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual , penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
16.Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memeroleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
17.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
18.Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.
19.Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
20.Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
21.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
23.Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan olehorang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tuaangkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
24.Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
25.Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
26.Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak yang selanjutnya disebut Puskesmas ramah anak adalah tempat yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
27.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
28.Manajemen Berbasis Sekolah adalah pengoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otonom (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif).
29.Penumbuhan Budi Pekerti adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, sampai dengan kelulusan sekolah.
30.Konvensi Hak Anak adalah perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai hak anak.
31.Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
32.Memorandum Of Understanding yang selanjutnya disingkat MOU adalah perbuatan hukum dari salah satu pihak atau subjek hukum untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lain akan sesuatu yang ditawarkan atau dimilikinya.
33.Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran melakukan pembibingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
34.Tenaga Pendidik adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan , pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
35.Pojok Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut Pojok ASI adalah sebuah ruangan khusus yang disediakan oleh institusi yang memiliki fungsi untuk memberikan privasi bagi seorang ibu menyusui yang bekerja untuk Dokumentasi dan Informasi Hukum|7 memberikan air susu ibu kepada bayinya ataupun untuk memerah air susu ibu.
36.Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomui dan berdomisili di daerah.
37.Setiap orang adalahorang perseorangan atau korporasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan daerah untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program Kabupaten Layak Anak di Daerah
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:
1. a.mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam upaya mendukung penyelenggaraan perlindungan anak;
2. b.mewujudkan pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
3. c.menjadi dasar bagi perangkat daerah terkait dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1.Prinsip dan tujuan;
2.Wewenang pemerintah daerah;
3.Kewajiban dan tanggungjawab;
4.Tahapan pengembangan kabupaten layak anak;
5.Indikator kabupaten layak anak;
6.Penguatan Kelembagaan;
7.Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
8.Klaster kesehatan dasar dan kesejahteran;
9.Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
10.Klaster perlindungan khusus;
11.Desa/Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak;
12.Pembinaan;
13.Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan;
14.Penghargaan;
15.Pendanaan;
16.Sanksi Administrasi; dan
17.Sanksi Pidana Dokumentasi dan Informasi Hukum|8

BAB IV

PRINSIP

Pasal 4

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan Anak yang meliputi:

a.nondiskriminasi;
b.kepentingan yang terbaik untuk anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
d.penghargaan terhadap pendapat anak.

BAB V

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
1. a.perencanaan kebijakan yang merupakan acuan untuk mewujudkan KLA;
2. b.implementasi kebijakan tentang KLA mengacu pada indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak;
3. c.evaluasi kebijakan tentang pelaksanaan KLA; dan
4. d.koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan KLA.
(2)Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati .

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan KLAdengan cara:
1. a.menyediakan fasilitas untuk pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak;
2. b.membentuk gugus tugas KLA yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, perwakilan media, dunia usaha, dan masyarakat;
3. c.mengumpulkan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan sebagai bahan untuk mengembangkan kebijakan, menentukan fokus program dan kegiatan prioritas;
4. d.mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan KLA;
5. e.membentuk desa/kelurahan ramah anak; dan
6. f.mengembangkan Sekolah Ramah Anak;
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan KLA dengan cara:
1. a.mengembangkan layanan kesehatan ramah anak;
2. b.melakukan pemantauan secara berkala di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA;
3. c.menyediakan sarana pendukung untuk penerapan hak partisipasi anak; Dokumentasi dan Informasi Hukum|9
4. d.meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan dengan KLA; dan
5. e.menyusun laporan pelaksanaan KLA untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Masyarakat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA,
(2)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mendukung pemenuhan hak anak berdasarkan indikator KLA.
(3)Masyarakat menjadi anggota Tim Gugus Tugas KLA.
(4)Tim gugus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Masyarakat berhak berperan serta dalam mewujudkan KLA.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.mediasi pelaksanaan musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan hukum melalui jalur informasi dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan;
2. b.promosi tentang hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagai upaya penyadaran sikap dan prilaku sosial masyarakat;
3. c.konsultasi dan bimbingan bagi keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
4. d.melindungi dan mencegah terjadinya perkawinan anak;
5. e.melindungi dan mencegah anak menjadi pekerja dan pekerja rumah tangga anak; dan
6. f.menyediakan dana dan atau barang dan atau jasa sebagai perwujudan dari peran serta dalam pelaksanaan KLA.
(3)Untuk mewujudkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

(1)Orangtua bertanggungjawab mendukung pelaksanaan KLA.
(2)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.mengasuh, memelihara dan melindungi anak;
2. b.menghormati harkat dan martabat anak;
3. c.melindungi dan mencegah terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan;
4. d.melindungi dan mencegah anak berhadapan dengan masalah hukum ;
5. e.melindungi dan mencegah terjadinya perkawinan anak;
6. f.menghormati pandangan anak dalam kehidupan keluarga, masyarakatdan lingkungannya; dan
7. g.menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga. Dokumentasi dan Informasi Hukum|10
(3)Untuk mendorong pemenuhan tanggungjawab orangtua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan fasilitasi.

Pasal 10

(1)Dunia usaha bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mendukung penyediaan desa/kelurahan ramah anak;
2. b.mengembangkan program pemberdayaan keluarga untuk mencegah anak dari eksploitasi;
3. c.penyediaan fasilitas umum yang ramah anak;
4. d.pemberian beasiswa; dan
5. e.menyediakan dana dan/atau barang dan/atau jasa sebagai perwujudan dari peran serta dalam pelaksanaan KLA.
(3)Untuk mewujudkan tanggungjawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) Pemerintah Daerah menyusun kesepakatan bersama yang diatur dengan MOU.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002