DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Bantul yang sejahtera.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 3 2016
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3957);
8.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 13);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI. 4 2016 Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (12) Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 16, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bantul.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan tugas dibidang Pekerjaan Umum.
6.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
7.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah Organisasi yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi.
8.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9.Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
10.Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
11.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. 5 2016
12.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha, yang diterbitkan oleh Lembaga sebagai syarat diterbitkannya IUJK.
13.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin usaha untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
14.Penanggung Jawab Teknis Tetap yang selanjutnya disingkat PJT Tetap adalah tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan Konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
15.Klinik Konstruksi adalah unit yang dibentuk oleh Bupati sebagai tempat untuk memperoleh informasi dan konsultasi, saran maupun sebagai sarana pengaduan terkait dengan pekerjaan Konstruksi.
16.Tim Pembina Jasa Kontruksi adalah Tim yang melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati.
2.Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah serta ayat

(6)dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Sasaran penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terdiri atas :
1. a.penyedia jasa;
2. b.pengguna jasa; dan
3. c.masyarakat jasa kontruksi.
(2)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.usaha orang perseorangan; dan
2. b.badan usaha.
(3)Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.badan usaha; dan
4. d.orang perseorangan.
(4)Masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
1. a.orang perseorangan;
2. b.badan usaha; dan
3. c.kelompok masyarakat. 6 2016
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.

3.Ketentuan BAB III diubah dan judul Bagian Kesatu dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
4.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

BENTUK PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk :
1. a.pengaturan;
2. b.pemberdayaan; dan
3. c.pengawasan.
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
2. b.sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
3. c.standart keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan; dan
4. d.persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi.
(3)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
2. b.penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
3. c.pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Jasa Konstruksi; dan
4. d.pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pengawasan terhadap persyaratan;
2. b.mekanisme;
3. c.sistem;
4. d.standar keteknikan; dan
5. e.tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. 7 2016
  1. 5.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Pembinaan Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi.
(2)Pembentukan dan tugas Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Penyelenggaraan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan huruf b Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dengan cara:

a.menyebarluaskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi;
b.meminta hasil klarifikasi kepada kelompok kerja dari unit layanan pengadaan barang/jasa yang menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa dengan nilai penawarannya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari Harga Perkiraan Sendiri/HPS;
c.melaksanakan peningkatan kapasitas asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan;
d.melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis serta iklim usaha yang kondusif; dan
e.memberikan dukungan terhadap penyediaan informasi Badan Usaha, Keahlian dan tertib perizinan usaha Jasa Konstruksi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui penyediaan sistem informasi berupa: 8 2016
1. 1.Laporan Badan Usaha tahunan yang meliputi : a) kinerja badan usaha jasa konstruksi; b) kinerja asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi penyelenggara sertifikasi keahlian dan keterampilan; c) daftar tenaga ahli dan terampil; d) rekam jejak data pengalaman pekerjaan perusahaan; dan e) laporan terkait perizinan usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement);
2. 2.Pengembangan sistem informasi pengawasan (e-monitoring)
3. 7.Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat membentuk Forum Jasa Konstruksi.
(2)Dalam rangka memfasilitasi Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan di SKPD.
(3)Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun mengadakan pertemuan tetap untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
(4)Hasil Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pertimbangan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga dan Asosiasi, untuk pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.

8.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1(satu) pasal baru, yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha dapat dibentuk Klinik Konstruksi dengan Keputusan Bupati.
(2)Klinik konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan informasi dan konsultasi, saran dan pengaduan terkait pekerjaan konstruksi. 9 2016
(3)Klinik Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pembinaan Jasa Konstruksi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di B a n t u l pada tanggal 15 April 2016 BUPATI BANTUL, ttd. SUHARSONO Diundangkan di B a n t u l pada tanggal 15 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd. RIYANTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 01 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 2/2016) 1 2016 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL No.63,2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. PRASARANA. PEMBINAAN. JASA. KONSTRUKSI. Perubahan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2013 ( Penjelasan atas Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 01) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI I. UMUM Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Bantul yang sejahtera. Pengaturan peraturan perundang- undangan dalam Bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, dirasakan dalam implementasinya di Pemerintah Kabupaten Bantul dibutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan dan kerangka institusional. 2 2016 Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi. Peraturan Daerah tersebut merupakan dasar hukum Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan dari hasil klarifikasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi tersebut perlu dilakukan penyempurnaan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas Ayat 2 Yang dimaksud badan usaha meliputi yang berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4

Pasal 7

Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi adalah Mekanisme yang meliputi Ketentuan dan Tata Cara pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan, dan sanksi administratif. 3 2016 Huruf b Yang dimaksud dengan sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi adalah Sistem, meliputi penyelenggaraan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Huruf c Yang dimaksud dengan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan adalah standar yang meliputi peraturan tentang standard teknis keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Huruf d Yang dimaksud dengan persyaratan penyelenggaraan jasa kontruksi adalah persyaratan, terkait dengan jenis, bentuk dan bidang usaha, registrasi badan usaha, sertifikasi Keahlian dan keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa konstruksi, dan akreditasi asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi badan usaha Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas Angka 6

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…