DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: MEngubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 04);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37); 3 2015 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
3.Izin Gangguan selanjutnya disebut izin adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 4 2015
4.Pemeriksaan lapangan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan oleh tim teknis di lokasi tempat usaha/kegiatan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan dan dituangkan dalam suatu Berita Acara.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Usaha Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
7.Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8.Minimarket adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m2 (empat ratus meter per segi).
9.Minimarket berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh Pengelola Jaringan Minimarket.
10.Supermarket adalah suatu toko modern yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m2 (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter per segi).
11.Departemen store adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m2 (empat ratus meter per segi).
12.Hypermarket adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi). 5 2015
13.Grosir/perkulakan adalah suatu toko modern yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
14.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Bupati adalah Bupati Bantul.
17.Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Orang pribadi atau badan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :
1. a.fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku dari pemohon dan menunjukkan aslinya pada saat pengajuan permohonan izin;
2. b.fotocopy akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya (apabila mengalami perubahan) bagi yang berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum;
3. c.fotocopy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan/atau Surat Penunjukkan penanggung jawab Cabang/Perwakilan bagi yang berbentuk badan apabila bukan kantor pusat;
4. d.fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB););
5. e.fotocopy izin lingkungan atau fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah dilegalisir sesuai jenis usaha/kegiatannya;
6. f.persetujuan tertulis dari tetangga terdekat atau pemilik tanah dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan, yang diketahui Lurah dan Camat setempat;
7. g.surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah/bangunan, apabila tanah/bangunan bukan milik sendiri; dan
8. h.pas foto pemohon berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
9. i.surat kuasa bermaterai cukup, apabila pengajuan permohonan diwakilkan. 6 2015
(2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh :
1. a.pemilik fasilitas pelayanan kesehatan, untuk usaha dan/atau kegiatan di bidang pelayanan kesehatan; dan
2. b.pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa, untuk usaha dan/atau kegiatan yang berbentuk badan.
(3)Persetujuan tertulis dari tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibedakan sesuai dengan jenis usaha/kegiatan sebagai berikut :
1. a.bidang peternakan dengan skala usaha tertentu yang diwajibkan memperoleh ijin, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari tetangga atau pemilik tanah pada radius 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi usaha dan/atau kegiatan;
2. b.pengelolaan rosok/barang bekas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari tetangga atau pemilik tanah atau bangunan, pada radius 60 (enam puluh) meter dari lokasi usaha dan/atau kegiatan;
3. c.penyelenggaraan menara telekomunikasi, harus mendapatkan persetujuan tertulis tetangga atau pemilik tanah yang berdekatan, pada radius 1 (satu) kali tinggi rebahan menara telekomunikasi;
4. d.laundry dengan mesin lebih dari 2 (dua) dan usaha pencucian mobil, dengan persetujuan tertulis dari tetangga atau pemilik tanah, pada radius 30 (tiga puluh) meter dari lokasi usaha dan/atau kegiatan;
5. e.hiburan malam, karaoke, dan rumah bilyard harus mendapatkan persetujuan tertulis dari tetangga atau pemilik tanah pada radius 100 (seratus) meter dari lokasi usaha dan/atau kegiatan, serta arena permainan harus mendapatkan persertujuan tertulis tetangga pada radius 50 (lima puluh) meter dari lokasi usaha dan/atau kegiatan;
6. f.untuk usaha dan/atau kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari tetangga atau pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tempat usaha.
(4)Terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf e harus mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh tetangga atau pemilik tanah, sebelum permohonan izin diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 7 2015
(5)Terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf f, apabila terdapat tetangga terdekat atau pemilik tanah yang tidak bersedia memberi persetujuan tertulis, maka pemohon dapat meneruskan permohonannya dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.tetangga yang tidak bersedia memberikan persetujuan, harus memberikan surat pernyataan alasan keberatan; atau
2. b.pemohon izin melampirkan surat pernyataan yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Dukuh, Lurah Desa dan Camat, bahwa pemohon izin telah mengajukan persetujuan kepada tetangga yang bersangkutan paling sedikit 3 (tiga) kali, dan tidak mendapatkan persetujuan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(6)Usaha dan/atau kegiatan yang dapat meneruskan permohonan izin walaupun terdapat tetangga terdekat atau pemilik tanah yang tidak bersedia memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.penyelenggaraan menara telekomunikasi, harus telah mendapatkan persetujuan tertulis dari tetangga atau pemilik tanah dalam radius 1 (satu) kali rebahan tinggi menara telekomunikasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
2. b.laundry, usaha pencucian mobil, dan usaha dan/atau kegiatan lain, harus telah mendapatkan persetujuan tertulis dari tetangga atau pemilik tanah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf f.
(7)Apabila dalam permohonan izin terdapat tetangga atau pemilik tanah yang tidak memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Tim yang terdiri atas perwakilan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan lapangan.
(8)Izin dapat diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), usaha dan/atau kegiatan layak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. 8 2015
(9)Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha dan/atau kegiatan di bidang peternakan maka persyaratan izin ditambah dengan:
1. a.fotocopy bukti/status kepemilikan tanah;
2. b.surat keterangan Kabupaten/kesesuaian aspek tata ruang; dan
3. c.berita acara sosialisasi dan daftar hadir sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan bidang peternakan kepada masyarakat yang akan terkena dampak.
(10)Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk usaha dan/atau kegiatan di bidang penyelenggaraan menara telekomunikasi, maka persyaratan izin ditambah dengan berita acara sosialisasi dan daftar hadir sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan penyelenggaraan menara telekomunikasi kepada masyarakat yang akan terkena dampak.
(11)Tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, usaha/kegiatan tertentu dapat diberikan izin, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.usaha/kegiatan toko modern, harus memenuhi persyaratan jarak dengan pasar tradisional, sebagai berikut :
1. 1.jarak pendirian minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 75 (tujuh puluh lima) meter persegi dan semua minimarket berjejaring, paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional;
2. 2.jarak pendirian minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter persegi yang bukan minimarket berjejaring, paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional;
3. 3.jarak pendirian supermarket dan departemen store, paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional;
4. 4.jarak pendirian hypermarket dan grosir/perkulakan, paling dekat dalam radius 5.000 (lima ribu) meter dari pasar tradisional; 9 2015
5. 5.jarak pendirian toko modern pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, paling dekat dalam radius 1.000 (seribu) meter dari pasar tradisional Kabupaten/Kota di luar daerah; dan
6. 6.lokasi pendirian supermarket, department store, hypermarket dan grosir/perkulakan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku dan hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri.
7. 7.toko modern berjejaring harus berlokasi di Ibukota Kecamatan.
b.usaha/kegiatan rekreasi dan hiburan umum, harus memenuhi persyaratan jarak sebagai berikut :
1. 1.paling dekat 500 (lima ratus) meter dari dari tempat ibadah, sarana pendidikan dan Rumah Sakit bagi usaha panti pijat, rumah bilyard, arena permainan, dan/atau pusat kebugaran; dan
2. 2.paling dekat 1.500 (seribu lima ratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan dan Rumah Sakit bagi usaha hiburan malam dan karaoke.
3. 4.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 01 Tahun 2001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 3 Tahun 2008) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
(2)Usaha/kegiatan yang sudah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah habis masa berlakunya, maka dianggap telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3)Usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan izin baru dengan ketentuan :
1. a.tidak terjadi perubahan usaha/kegiatan;
2. b.habis masa berlakunya izin setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. 10 2015 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 01 SEPTEMBER 2015 PENJABAT BUPATI BANTUL, ttd. SIGIT SAPTO RAHARJO Diundangkan di Bantul Pada tanggal 01 SEPTEMBER 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd. RIYANTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 10 /2015) 1 2015 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL No.52,2015 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Perubahan kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Izin Gangguan. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN I. UMUM Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan pemberian izin gangguan, dan masyarakat telah mampu memperoleh pelayanan perizinan sesuai dengan kebutuhannya. 2 2015 Namun demikian sejalan dengan perkembangan kegiatan/usaha masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, memerlukan beberapa penyempurnaan, antara lain :
  1. 1.Perlunya penyempurnaan pada mekanisme pemberian persetujuan tetangga agar terwujud aspek keadilan dan keseimbangan, antara tujuan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan
  2. 2.Perlunya pengaturan mengenai ketentuan jarak untuk jenis usaha/kegiatan toko modern dengan pasar tradisional, dan usaha rekreasi dan hiburan umum
  3. 3.Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan dengan Peraturan Daerah lainnya, seperti Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung berkaitan dengan IMB; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2

Pasal 5

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan surat penunjukan penanggung jawab cabang/perwakilan bagi yang berbentuk Badan adalah dibutuhkan apabila dalam akta pendirian cabang tidak menunjukkan penanggung jawab cabang. 3 2015 Huruf d Persyaratan IMB untuk usaha dan/atau kegiatan menengah atau besar harus sesuai dengan fungsi bangunannya, sedangkan untuk usaha dan/atau kegiatan peternakan, perikanan budidaya rakyat, dan usaha mikro kecil tidak diwajibkan melampirkan IMB; Huruf e Izin lingkungan diwajibkan bagi usaha/ kegiatan yang wajib UKL-UPL dan wajib Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Huruf f Bukti persetujuan tertulis dari tetangga atau pemilik tanah dilampiri dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk/identitas diri dari tetangga terdekat atau pemilik tanah. Huruf g Surat kerelaan pemilik tanah apabila kegiatan usaha hanya menggunakaan tanah (misal: usaha pertanian), atau surat kerelaan pemilik bangunan apabila kegiatan usaha menggunakan bangunan. Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Usaha dan/atau kegiatan bidang peternakan dengan skala usaha tertentu yang diwajibkan memperoleh ijin, adalah :

1.Ayam ras petelur dengan jumlah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor;
2.Ayam ras pedaging dengan jumlah lebih dari 15.000 (lima belas ribu) ekor per masa/siklus produksi;
3.Itik, angsa atau entok dengan jumlah lebih dari 15.000 (lima belas ribu) ekor;
4.Ayam kalkun dengan jumlah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor;
5.Burung puyuh dengan jumlah lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor;
6.Burung dara dengan jumlah lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor; 4 2015
7.Kambing dan/atau domba dengan jumlah lebih dari 300 (tiga ratus) ekor;
8.Sapi potong dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) ekor;
9.Sapi perah dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) ekor;
10.Kerbau dengan jumlah lebih dari 75 (tujuh puluh lima) ekor;
11.Kuda dengan jumlah lebih dari 50 (lima puluh) ekor;
12.Kelinci dengan jumlah lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) ekor; atau
13.Rusa dengan jumlah lebih dari 300 (tiga ratus) ekor. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas Angka 3

Pasal 5A

Cukup jelas Angka 4

Pasal 30

Cukup jelas 5 2015 Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 52 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603 1 017

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…