DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 September 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Bantul, termasuk juga mendukung keberhasilan penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan urusan kebudayaan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan penyesuaian agar mampu mendukung optimalisasi pelaksanaan urusan bidang kebudayaan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2 2016
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3). 3 2016
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2011 Seri D Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 8 Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 16, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

1.Dinas Pendidikan Dasar;
2.Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal;
3.Dinas Kesehatan;
4.Dinas Sosial;
5.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6.Dinas Perhubungan;
7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4 2016
8.Dinas Kebudayaan
9.Dinas Pekerjaan Umum;
10.Dinas Sumber Daya Air;
11.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
12.Dinas Pertanian dan Kehutanan;
13.Dinas Kelautan dan Perikanan;
14.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
15.Dinas Perijinan; dan
16.Dinas Pariwisata.
2.Ketentuan Bagian Kedelapan, Pasal 18 dan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Umum;
  2. 2.Sub Bagian Program; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Sejarah, Nilai Budaya, Bahasa dan Sastra, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Sejarah dan Nilai Budaya; dan
  2. 2.Seksi Bahasa dan Sastra;
4. d.Bidang Adat, Tradisi, Seni dan Film, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Adat dan Tradisi; dan
  2. 2.Seksi Kesenian dan Perfilman.
5. e.Bidang Warisan Budaya dan Museum, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Warisan Budaya; dan
  2. 2.Seksi Museum.
6. f.UPT;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional;
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 5 2016
(4)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
(6)UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

(1)Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan.

3.Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 ditambah 1 (satu) bagian baru yakni Bagian Keenambelas, dan disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 33A, dan 33B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

(1)Susunan organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Umum;
  2. 2.Sub Bagian Program; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. c.Bidang Daya Tarik Wisata, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Wisata Alam dan Minat Khusus; dan
  2. 2.Seksi Wisata Budaya; 6 2016
4. d.Bidang Sarana dan Prasarana Obyek Wisata, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pemeliharaan; dan
  2. 2.Seksi Pengkajian dan Pengembangan.
5. e.Bidang Promosi dan Kemitraan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Promosi dan Informasi; dan
  2. 2.Seksi Kemitraan dan Bimbingan Usaha.
6. f.UPT;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional;
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6)UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33B

(1)Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata.

4.Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5.Ditambah ketentuan Lampiran XVI sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7 2016 Pasal II

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ada, masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sampai dilakukan penataan Organisasi Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penataan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Januari 2017.
(3)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 September 2016 BUPATI BANTUL, ttd. SUHARSONO Diundangkan di Bantul pada tanggal 22 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd. RIYANTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : ( 11 /2016) 1 2016 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL No.71,2016 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. PEMERINTAH DAERAH.ORGANISASI DINAS DAERAH.Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007). ( Penjelasan atas Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 10 ). PENJELASAN A T A S PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2016 T E N T A N G PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL I. UMUM Organisasi perangkat daerah yang berbentuk dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul masih terdapat kekurangan dan belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu penyesuaian agar dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, khususnya di bidang kebudayaan dan pariwisata terkait penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Bantul, termasuk juga mendukung keberhasilan penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2 2016 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas Angka 2

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas Angka 3

Pasal 33A

Cukup jelas

Pasal 33B

Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 71 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603 10 17 8 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BAGAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN n BUPATI BANTUL, ttd. SUHARSONO SEKRETARIAT Sub Bagian Program KEPALA DINAS Sub Bagian Keuangan dan Aset Sub Bagian Umum Bidang Sejarah, Nilai Budaya, Bahasa dan Sastra Bidang Adat, Tradisi, Seni dan Film Bidang Warisan Budaya dan Museum Seksi Museum Seksi Warisan Budaya Seksi Seni dan Film Seksi Bahasa dan Sastra Seksi Adat dan Tradisi Seksi Sejarah dan Nilai Budaya Kelompok Jabatan Fungsional UPT 9 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA n BUPATI BANTUL, ttd. SUHARSONO SEKRETARIAT Sub Bagian Program KEPALA DINAS Sub Bagian Keuangan dan Aset Sub Bagian Umum Bidang Daya Tarik Wisata Bidang Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Bidang Promosi dan Kemitraan Seksi Kemitraan dan Bimbingan Usaha Seksi Promosi dan Informasi Seksi Pengkajian dan Pengembangan Seksi Wisata Budaya Seksi Pemeliharaan Seksi Wisata Alam dan Minat Khusus Kelompok Jabatan Fungsional UPT

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…