DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 122

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Hak Penyandang Diasabilitas; Bantuan Sosial; Peran Serta MAsyarakat; Penghargaan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penyandang Disabilitas belum mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dan setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; 2 2015 Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities(Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); 3 2015 9. 10. 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
12.Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
13.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 01 Tahun 2010); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK - HAK PENYANDANG DISABILITAS. 4 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bantul.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah Terlindunginya hak-hak Penyandang Disabilitas yang mempertimbangkan aspek fisik, sosial,dan aspek legal penyandang disabilitas.
6.Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
7.Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkanseseorang mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8.Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9.Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
10.Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
12.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
14.Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 5 2015
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah daerah.
16.Hak serta kesempatan yang sama dan setara adalah hak yang sama tingkatnya (kedudukannya) dengan setiap warga negara pada umumnya.

BAB II

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 2

(1)Penyandang Disabilitas mempunyai hak serta kesempatan sama dan setara yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan.
(2)Hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit meliputi bidang :
1. a.pendidikan;
2. b.ketenagakerjaan ;
3. c.kesehatan;
4. d.sosial;
5. e.seni, budaya dan olahraga;
6. f.politik;
7. g.hukum;
8. h.aksesibilitas; dan
9. i.penanggulangan bencana.
(3)Penyandang Disabilitas terdiri dari :
1. a.gangguan penglihatan;
2. b.gangguan pendengaran;
3. c.gangguan bicara;
4. d.gangguan motorik dan mobilitas;
5. e.cerebral palsy;
6. f.gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
7. g.autis;
8. h.epilepsi;
9. i.tourette’s syndrome;
10. j.gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
11. k.retardasi mental.
(4)Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan. 6 2015

Pasal 3

Penyandang Disabilitas mempunyai hak serta kesempatan yang sama dan setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan :

a.sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
b.tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang berkualitas, memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai; dan
c.layanan pendidikan dasar gratis.

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif.

Pasal 6

(1)Pendidikan inklusif berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, dan/atau sosial.
(2)Peserta didik Penyandang Disabilitas terdiri atas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 7

Setiap penyelenggara dan satuan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dan setara bagi peserta didik Penyandang Disabilitas. 7 2015

Pasal 8

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya. Paragrap 2 Sistem Pendidikan Inklusif

Pasal 9

Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik dan mental.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
(2)Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
(3)Jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks122PDFHirarki

Memuat teks peraturan…