Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2015
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 122
Ringkasan
Materi Pokok: Hak Penyandang Diasabilitas; Bantuan Sosial; Peran Serta MAsyarakat; Penghargaan;
Materi Pokok: Hak Penyandang Diasabilitas; Bantuan Sosial; Peran Serta MAsyarakat; Penghargaan;
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; 2 2015 Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3 2015 9. 10. 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK - HAK PENYANDANG DISABILITAS. 4 2015
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
5 2015
BAB II HAK PENYANDANG DISABILITAS
BAB II
6 2015 Bagian Kedua Pendidikan
Penyandang Disabilitas mempunyai hak serta kesempatan yang sama dan setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan :
Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif.
Setiap penyelenggara dan satuan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dan setara bagi peserta didik Penyandang Disabilitas. 7 2015
SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya. Paragrap 2 Sistem Pendidikan Inklusif
Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik dan mental.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)