DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, dijabarkan sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati Bantul Terpilih Masa Bhakti Tahun 2016-2021, serta berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul sebagai upaya dari semua komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati Bantul; 2 2016
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 3 2016
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
11.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012- 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2004), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021. 4 2016

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Sistematika Penulisan 1.5 Maksud dan Tujuan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.4 Aspek Daya Saing Daerah BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KREANGKA PENDANAAN 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3 Kerangka Pendanaan BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1 Permasalahan Pembangunan 4.2 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 BAB I Pendahuluan I-7 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi 5.2 Misi 5.3 Tujuan dan Sasaran BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1 Strategi 6.2 Arah Kebijakan BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB XI PENUTUP 1.5 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 adalah memberikan rancangan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul lima tahun kedepan berdasarkan capaian pembangunan terkini dan isu strategis pembangunan serta kemampuan keuangan daerah lima tahun kedepan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPD Tahun 2006-2025.
2.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul.
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
4.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5.Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Bupati adalah Bupati Bantul.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
9.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021, adalah :

a.tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD Tahunan dan Rencana Strategis SKPD selama 5 (lima) tahun;
b.sebagai landasan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah; dan
c.tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) dalam mengoptimalkan partisipasinya dalam membangun Daerah. 5 2016

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021, adalah :

a.mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum berbagai sumber daya pembangunan di Daerah, yang meliputi kondisi geografis dan sumber daya alam, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana, serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum;
b.merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan; dan
c.menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan di Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB II

GGAAMMBBAARRAANN UUMMUUMM KKOONNDDIISSII DDAAEERRAAHH Pembahasan mengenai Gambaran Umum Kondisi Daerah akan memaparkan:

Pasal 4

(1)RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih, yang dilaksanakan secara langsung dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025.
(2)RPJMD Tahun 2016-2021 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman dalam :

a.penyusunan Rencana Strategis SKPD; dan
b.penyusunan RKPD.

Pasal 6

SKPD melaksanakan program RPJMD Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Pasal 7

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021. 6 2016

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kinerja Keuangan Periode Tahun Lalu Keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 8

(1)Sistematika RPJM Daerah Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut :
1. a.BAB I  PENDAHULUAN
2. b.BAB II  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
3. c.BAB III  GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
4. d.BAB IV  ANALISA ISU-ISU STRATEGIS
5. e.BAB V  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
6. f.BAB VI  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL
7. g.BAB II  KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL
8. h.BAB III  INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL
9. i.BAB IX  INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL
10. j.BAB X  PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
11. k.BAB XI  PENUTUP
12. l.Lampiran Matriks RPJMD Tahun 2016-2021.
(2)Sistematika RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakjan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021.
(2)BAPPEDA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 ke dalam Rencana Strategis SKPD. 7 2016

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 September 2016 BUPATI BANTUL, ttd. SUHARSONO Diundangkan di Bantul pada tanggal 22 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd. RIYANTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 7 /2016) 1 2016 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL No.72,2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. PEMERINTAH DAERAH. Rencana. Pembangunan. Jangka Menengah. Daerah. Tahun 2016 - 2021. ( Penjelasan atas Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, dijabarkan sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati Bantul Terpilih Masa Bhakti Tahun 2016-2021, serta berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016-2021, dan akan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan paling lambat 6 (bulan) setelah Bupati terpilih dilantik. Dengan demikian agar pelaksanaan pembangunan daerah segera terlaksana sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati Bantul Terpilih Masa Bhakti Tahun 2016-2021, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, harus segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2 2016 II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…