DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: MEngubah Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3 2014
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5); 4 2014 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bantul.
5.Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. 5 2014
6.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik selanjutnya disingkat DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya adalah Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bantul.
8.Pengurus Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bantul yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang bersangkutan.
9.Sekretaris Partai Politik adalah Sekretaris Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bantul.
10.Bendahara Partai Politik adalah Bendahara Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bantul.
11.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bantul yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
13.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2.Ketentuan huruf e ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
1. a.foto copy surat keputusan kepengurusan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dan dilegalisir oleh pejabat Partai Politik yang berwenang;
2. b.foto copy NPWP yang telah dilegalisir;
3. c.surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD; 6 2014
4. d.nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibuat oleh bendahara dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
6. f.laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, dan didukung dengan dokumen yang diperlukan; dan
7. g.surat pernyataan bersedia dituntut secara hukum apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(3)Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya.

3.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Pemberian bantuan keuangan ke rekening kas umum DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati. 7 2014
(2)Ketua DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
(2)Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
(3)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. b.meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
3. c.meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
1. a.pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
3. c.pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. 8 2014
(3)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

7.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, antara lain berupa:

a.seminar;
b.lokakarya;
c.dialog interaktif;
d.sarasehan; dan
e.workshop.
1. 8.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa.
(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

9.Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD kabupaten hasil Pemilu tahun 2014. 9 2014

10.Ketentuan Pasal 20 dihapus.
11.Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 08 SEPTEMBER 2014 BUPATI BANTUL ttd SRI SURYA WIDATI Diundangkan di Bantul pada tanggal 08 SEPTEMBER 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ttd RIYANTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4/2014) 1 2014 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL No.39,2014 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul; Bantuan Keuangan; Partai Politik. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK I. UMUM Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara. 2 2014 Untuk mewujudkan fungsi dan melaksanakan hak Partai Politik tersebut, Pemerintah Kabupaten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Dalam penyusunan Perda tersebut secara substansi mendasarkan pada ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka sudah seharusnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disesuaikan dengan Peraturan yang baru. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…