DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air; Penetapan Daya tampung Beban Pencemaran Air; Kualitas Air Limbah; Perizinan; Pemantauan dan Pemeriksaan Kualitas Air; Pemulihan Pencemaran Air; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan dan Penyediaan Informasi; Hak, Kewajiban dan Larangan; Pembiayaan; Ketentuan Penyidikan; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan pertambahan jumlah penduduk beserta aktivitasnya, beban pencemaran air menjadi semakin meningkat yang berakibat pada penurunan kualitas air, sehingga untuk menjaga kualitas perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran air secara bijaksana; 2 2014
c.bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pemerintah dalam melakukan pengelolaan kualitas air dapat menugaskan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/kota yang bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3 2014
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 4 2014
15.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Penetapan Kelas Air;
16.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
17.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
18.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
20.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan DaerahDi Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
21.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
22.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15); 5 2014 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bantul.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Instansi di Kabupaten Bantul yang berwenang dalam pembinaan usaha/kegiatan pengendalian pencemaran air.
7.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Peseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. 6 2014
9.Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
10.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
11.Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber- sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian air yang terdapat di laut.
12.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini yaitu aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
13.Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam air pada sumber-sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya.
14.Beban Pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah.
15.Sumber pencemaran adalah setiap usaha atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.
16.Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan sumber-sumber air untuk menerima dan/atau menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air.
17.Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan
18.Limbah adalah sisa dari hasil suatu usaha dan atau kegiatan.
19.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
20.Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
21.Limbah Cair adalah Limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
22.Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas kadar dan jumlah zat pencemaran yang ditoleransi untuk dimasukkan ke sumber air dan/atau media air dari suatu jenis kegiatan tertentu.
23.Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar bahan pencemaran yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan. 7 2014
24.Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan hukum yang karena kegiatan/usahanya membuang air limbah ke air atau sumber air.
25.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan
26.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
28.Inventarisasi sumber pencemaran air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.
29.Identifikasi sumber pencemaran air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemaran air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.
30.Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Pasal 2

Maksud pengendalian pencemaran air adalah :

a.untuk menjamin kualitas air sesuai standar baku mutu dan sebagai upaya pencegahan;
b.penanggulangan pencemaran air dari sumber pencemaran; dan
c.upaya pemulihan mutu air, agar kualitas/mutu air pada sumber-sumber air terjamin dan tetap terkendali. 8 2014

Pasal 3

Tujuan pengendalian pencemaran air meliputi :

a.mewujudkan kelestarian fungsi air;
b.air yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia; dan
c.melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang terdapat pada air.

BAB II

INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENCEMARAN AIR

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi sumber pencemaran air paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan analisis sumber pencemaran air.
(3)Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Hasil inventarisasi dan identifikasi menjadi dasar penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 9 2014

BAB III

PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air untuk muara, dan/atau sungai yang berada dalam wilayah Daerah.
(2)Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan:
1. a.kondisi hidrologi dan sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
2. b.baku mutu air untuk muara, sungai dan/atau parit; dan
3. c.beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
(3)Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penetapan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran airnya, ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran airnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
1. a.status mutu air;
2. b.hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran pada sumber air; dan
3. c.pemanfaatan air baku untuk air minum. 10 2014

Pasal 8

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air digunakan sebagai dasar:

a.penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
b.penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
c.penetapan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran air;
d.penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
e.penentuan mutu air sasaran.

Pasal 9

(1)Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Pemerintah Daerah dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
(2)Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Pemerintah Daerah dapat menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air. 11 2014

Pasal 10

Bupati dapat menolak permohonan izin yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…