DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: MEngubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan; 2 2015 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 3 2015
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
17.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan; 4 2015
18.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, dan BUPATI BANTUL, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5 2015
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Bantul.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bantul.
7.Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikologis, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi terhadap korban.
10.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
11.Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, ekonomi, dan kekerasan lainnya.
12.Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
13.Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
14.Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
15.Kekerasan Ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
16.Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh- kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya. 6 2015
17.Pelecehan seksual adalah segala tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
18.Korban adalah Anak dan Perempuan yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul.
19.Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
20.Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
21.Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
22.Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
23.Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
24.Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
25.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
26.Bimbingan rohani adalah pendampingan berupa pelayanan untuk penguatan rohani agar orang yang sakit dapat bangkit guna lebih dekat dengan Tuhan sehingga timbul rasa tenang, aman, menjadi sehat mentalnya.
27.Badan peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. 7 2015
28.Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
29.Gugatan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada hakim untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah merugikan dirinya secara keperdataan.
30.Lembaga adalah instansi/ dinas/ badan/ kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan.
31.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan.
32.Rencana Aksi Daerah adalah landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban tindak kekerasan.
33.Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
34.Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
35.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
36.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
37.Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau Pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
38.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
39.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul
40.Anggaran responsif gender adalah anggaran yang memberi dan mengakomodasi keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki untuk mengakses dan memperoleh akses, juga manfaat dari program pembangunan serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber daya. 8 2015
41.Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan Anak dan Perempuan yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Asas penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan adalah :

a.penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
b.keadilan dan kesetaraan gender;
c.non diskriminasi;
d.kepentingan yang terbaik bagi korban; dan
e.pemberdayaan.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Bentuk-bentuk kekerasan, antara lain :
1. a.fisik;
2. b.psikis;
3. c.seksual;
4. d.penelantaran;
5. e.eksploitasi; dan/atau
6. f.kekerasan lainnya.
(2)Tujuan perlindungan Anak dan Perempuan dari tindak kekerasan adalah :
1. a.mencegah dan menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan yang terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat;
2. b.mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial terhadap anak dan perempuan korban kekerasan;
3. c.memberikan pelayanan kepada anak dan perempuan korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi;
4. d.melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan; dan
5. e.meningkatkan partisipasi masyarakat.
(3)Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek :
1. a.pencegahan;
2. b.pelayanan dan pendampingan;
3. c.reintegrasi sosial; dan
4. d.pemberdayaan. 9 2015
  1. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan menjadi kewajiban :

a.Pemerintah Daerah;
b.Pemerintah Desa;
c.masyarakat;
d.keluarga; dan
e.orangtua.
1. 5.Ketentuan huruf d dan huruf e ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah melaksanakan upaya perlindungan korban, dalam bentuk:
1. a.merumuskan kebijakan tentang perlindungan Anak dan Perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi;
2. b.menyusun perencanaan program dan kegiatan;
3. c.memberikan dukungan sarana dan prasarana;
4. d.mengalokasikan anggaran khusus responsif gender yang mendukung perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan ;
5. e.membentuk dan memfasilitasi PPT;
6. f.membentuk dan memfasilitasi FPKK; dan
7. g.melakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Dalam hal pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban.
(3)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Judul Bagian Kesatu BAB IV dihapus. 10 2015
7.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk PPT.
(2)PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, pokok, dan fungsi memberikan perlindungan kepada Anak dan Perempuan dari tindak kekerasan, yang terdiri dari bidang-bidang.
(3)PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.
(4)Dalam hal PPT tidak memiliki fasilitas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka anak dan perempuan korban kekerasan dirujuk melalui sistem jejaring dalam wadah FPKK.
(5)PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, mekanisme dan hubungan kerja berjejaring PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Upaya pencegahan juga dilakukan oleh :

a.masyarakat;
b.keluarga; dan
c.lembaga pendidikan. 11 2015
1. 10.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1)Dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan pelayanan dan perlindungan bagi korban, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa membentuk FPKK.
(2)FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.melakukan upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan;
2. b.mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penanganan pelayanan PPT;
3. c.memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
4. d.mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kasus kekerasan.
(3)Kepengurusan dan keanggotaan FPKK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan FPKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
(4)Keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam peran sebagai berikut:
1. a.peran kesehatan;
2. b.peran psikologi;
3. c.peran hukum;
4. d.peran sosial; dan
5. e.peran ekonomi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, pokok, dan fungsi serta keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 44 diubah menjadi Pasal 43, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal PPT. 12 2015
(2)Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.koordinasi;
2. b.bimbingan;
3. c.pendidikan dan pelatihan; dan
4. d.pemantauan dan evaluasi.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
(4)Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
(5)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(6)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala.

12.Ketentuan Pasal 43 diubah menjadi Pasal 44, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…