(1)Wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (4) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2)Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3.Lampiran II huruf C Angka 1 huruf b kolom 4 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Mei 2017 BUPATI BANTUL, ttd. SUHARSONO Diundangkan di Bantul pada tanggal 2 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd. RIYANTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 1.15 /2017) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, sebagai pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa jenis retribusi jasa usaha yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Namun, dalam perjalanannya, Retribusi Jasa Usaha ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan bahwa pungutan perikanan tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah agar masyarakat, khususnya nelayan kecil dapat memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka secara berkelanjutan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyempurnaan melalui perubahan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 13 Yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menggunakan 1 (satu) kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam, berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT) dan atau yang mesinnya tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK). Angka 2