DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok:Dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran maka setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan tinggi wajib melengkapi bangunannya dengan penangkal petir untuk melindungi dari bahaya kebakaran yang berasal dari sambaran petir , menyediakan alat pemadam api ringan, hydran gedung, dan pemercik agar terlindung dari ancaman bahaya kebakaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul senantiasa mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya yang sistematis, dan melibatkan peran serta masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2
4.Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Prementan/OT.140/4/ 2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun;
9.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bantul.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif.
7.Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
8.Sistem proteksi pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
9.Sistem proteksi aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual maupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pemadam khusus.
10.Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadimya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan maupun lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainya melalui eliminasi ataupun minimalisasi risiko bahaya kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi pasif maupun aktif.
11.Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkunganya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
12.Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
13.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14.Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, asar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
15.Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencangkup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis. 4
16.Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
17.Pemercik adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
18.Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering atau jenis lainnya.
19.Lift adalah alat untuk mengangkat, yang digerakan dengan tenaga listrik, dapat naik turun, untuk mengangkat orang atau barang terutama dipakai pada bangunan gedung bertingkat.
20.Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
21.Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
22.Bangunan pabrik dan/atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
23.Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
24.Bangunan permukiman adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari permukiman dalam komplek, perkampungan, permukiman sederhana dan permukiman lainnya.
25.Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
26.Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengelolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
27.Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
28.Petugas Operasional adalah semua pegawai yang melakukan tugas-tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.
29.Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
30.Barisan relawan kebakaran yang selanjutnya disingkat BALAKAR adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Wilayah Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan suka rela membantu melaksanankan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
31.Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan Perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
32.Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
33.Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula. 5
34.Rekomendasi adalah Petunjuk Teknis Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemillik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
35.Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
36.Alat pemadam kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
37.Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
38.Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk permukimanatau usaha dan fasilitas umum.
39.Standar kualifikasi adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan/pedoman penyelenggaraan kewenangan bagi aparatur pemadam kebakaran di daerah dalam pelaksanaan tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.
40.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

OBYEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

Obyek manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

a.bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan terdiri atas:
1. 1.rumah sakit;
2. 2.Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
3. 3.bangunan perkantoran dan usaha;
4. 4.bangunan perdagangan dan pertokoan;
5. 5.bangunan industri;
6. 6.gudang;
7. 7.hotel; dan
8. 8.bangunan lain yang sejenis;
b.bangunan permukiman;
c.kendaraan bermotor; dan
d.hutan dan/atau lahan.

BAB III

MANAJEMEN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 3

(1)Setiap orang yang memiliki, menggunakan, dan/atau mengelola bangunan gedung dan lingkungannya harus berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.
(2)Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan:
1. a.sarana penyelamatan jiwa;
2. b.akses pemadam kebakaran; 6
3. c.sistem proteksi pasif dan proteksi aktif;
4. d.denah sistem manajemen kebakaran gedung;
5. e.membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung;
6. f.membuat rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya kebakaran; dan
7. g.melaksanakan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi rutin.

Pasal 4

(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan tinggi wajib melengkapi bangunannya dengan penangkal petir untuk melindungi dari bahaya kebakaran yang berasal dari sambaran petir
(2)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan tinggi wajib menyediakan alat pemadam api ringan, hydran gedung, dan pemercik agar terlindung dari ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 5

Setiap orang yang mengelola bangunan gedung untuk menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib :

a.menyediakan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
b.menyediakan alat isolasi tumpahan;
c.menginformasikan dan memasang daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
d.memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.

Pasal 6

(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan gedung yang memiliki lahan parkir di dalam gedung wajib dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, hydran kebakaran dan pemercik.
(2)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola pelataran parkir terbuka pool kendaraan harus menyediakan hydran halaman dan dilengkapi alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg, dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan paling jauh 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 7

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sistem proteksi kebakaran dengan memperhitungkan, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.

Pasal 8

(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruko tunggal atau berderet bertingkat dengan kontruksi 3 (tiga) lantai atau lebih wajib dilengkapi jalan ke luar/evakuasi tersendiri. 7
(2)Dalam hal sarana jalan ke luar/evakuasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar/evakuasi pada setiap unit bangunan.

Pasal 9

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan pasar wajib menyediakan hydran dan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 10

(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mempunyai perlindungan khusus terhadap bahaya kebakaran.
(2)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga istrik lainnya wajib menyediakan detector kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
(3)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, harus menyediakan detector gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…