DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok:Pengelolaan pasar desa dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Desa, Pengelola Pasar Desa memiliki wewenang untuk mengusulkan rencana kebijakan ketertiban Pasar Desa kepada Lurah Desa, mengusulkan sanksi dan denda dengan persetujuan pamong desa yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan mengusulkan rencana pengembangan pembangunan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan pasar desa dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 2
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
3.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintah Desa adalah adalah Lurah Desa dibantu pamong desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
8.Pasar Desa adalah pasar rakyat yang berkedudukan di desa, dimiliki, dikelola, dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
9.Pasar antar desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
10.Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11.Pungutan pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada pedagang.
12.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14.Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar desa, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
15.Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar desa, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa. 4
16.Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar desa yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar rakyat yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar desa.
17.Bupati adalah Bupati Bantul.
18.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Pendirian pasar desa bertujuan untuk :

a.memasarkan hasil produksi perdesaan;
b.memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
c.tempat melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
d.membuka kesempatan kerja bagi masyarakat;
e.mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
f.memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil;
g.mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa; dan
h.pengembangan perekonomian masyarakat desa.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 3

(1)Setiap Desa dapat mendirikan Pasar Desa.
(2)Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan di tanah milik Desa dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang yang berlaku.

Pasal 4

(1)Pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
1. a.pasar desa; dan
2. b.pasar antar desa.
(2)Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
(3)Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dibentuk melalui proses musyawarah antar desa, dengan difasilitasi Camat.

Pasal 5

(1)Pendirian pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2)Pendirian pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bersama antar Lurah Desa. 5

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

Pembangunan pasar desa dibiayai dari :

a.swadaya dan partisipasi masyarakat;
b.anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Pembangunan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas prinsip :

a.mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
b.memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
c.mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
d.menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 8

(1)Pasar desa yang akan dibangun harus berdasarkan pada tingkat kelayakan didirikannya pasar desa.
(2)Tingkat kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
1. a.ketersediaan lahan paling sedikit 500 m2 (lima ratus meter persegi);
2. b.jumlah penduduk desa yang berusaha sebagai pedagang pasar paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
3. c.cakupan konsumen yang akan terlayani oleh pasar desa paling sedikit untuk melayani penduduk desa setempat; dan
4. d.rencana jenis barang dagangan yang akan dijual di pasar desa sesuai dengan potensi masyarakat desa, antara lain bahan makanan pokok, hasil pertanian, industri kecil, kerajinan, peternakan, dan sejenisnya.
(3)Pemerintah Desa dapat memfasilitasi sekelompok masyarakat yang melakukan jual beli di tempat tertentu menjadi pasar desa.

Pasal 9

Pengembangan pasar desa dibiayai dari :

a.swadaya dan partisipasi masyarakat;
b.anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan atas prinsip :

a.mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat; 6
b.memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
c.mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
d.menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…