DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok:Setiap pengembang yang melakukan pembangunan perumahan wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah. Pengembang wajib melaporkan pelaksanaan pembangunan perumahan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sejak di terbitkannya IMB. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dilakukan sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah dan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan yang dihitung dari tanggal diterimanya laporan penyelesaian pembangunan perumahan yang disampaikan pengembang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4247); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4532);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran daerah Kabupaten Bantul tahun 2010 Seri C Nomor 04);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 05); 3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Seri D Nomor 6), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah dan angka 16 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Bupati adalah Bupati Bantul.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
6.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
7.Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
8.Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
9.Site Plan adalah rencana tapak suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.
10.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 4
11.Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
12.Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan permukiman.
13.Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
14.Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) penghuni perumahan atau asosiasi penghuni.
15.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
16.Dihapus
17.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Setiap pengembang yang melakukan pembangunan perumahan wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan kesanggupan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Jenis dan luasan prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam rencana tapak (site plan) yang telah disetujui OPD yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.
(4)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang harus terletak pada lokasi perumahan sesuai persetujuan rencana tapak (site plan).
(5)Tempat Pemakaman Umum yang penyediaannya dilakukan dengan bekerja sama,harus menyerahkan Nota Kesepahaman (MoU).

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 danPasal 7,berupa tanah dan bangunan.
(2)Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa tanah dan/atau bangunan. 5
(3)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara bertahap/parsial, dengan persetujuan OPD yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.

4.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagi berikut :

Pasal 8A

(1)Pengembang wajib melaporkan pelaksanaan pembangunan perumahan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sejak di terbitkannya IMB.
(2)Pengembang wajib melaporkan penyelesaian pembangunan perumahan sesuai site plan yang di setujui oleh Pemerintah Daerah kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dilakukan:
1. a.sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan yang dihitung dari tanggal diterimanya laporan penyelesaian pembangunan perumahan yang disampaikan pengembang.
(2)Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dilakukan :
1. a.secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
2. b.sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
(3)Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.untuk prasarana berupa tanah dan/atau bangunan harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
2. b.untuk sarana, harus dalam bentuk tanah dan/atau bangunan;
3. c.untuk utilitas, harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
4. d.kualitas sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi;
5. e.besaran sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disetujui oleh OPD yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman. 6
  1. 6.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Pengembang yang tidak melaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8A dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
3. c.denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. d.pengumuman kepada media massa; dan/atau
5. e.tidak diberikan pelayanan izin selama 5 (lima) tahun.
(3)Sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban bagi pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

7.Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
1. a.lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, harus memiliki:
1. a.dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
2. b.Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
3. c.surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
4. d.Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan yang dipersyaratkan.
  1. 8.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagi berikut :

Pasal 12A

(1)Apabila pengembang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pemerintah daerah menyampaikan surat kepada pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang dibangun pengembang. 7
(2)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12.

9.Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Apabila prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk menyampaikan surat kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Apabila pengembang dinyatakan pailit dan tidak sanggup memperbaharui/memelihara sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidaksanggup memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud.
(3)Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke Daftar Barang Milik Daerah.
(4)Pengelola Barang Milik Daerah wajib melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah setelah terbit sertifikat hak atas tanah.
(5)Pengelola barang milik daerah menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan oleh pengembang kepada OPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas yang dimaksud serta mencatatnya dalam Daftar Barang Milik Daerah.
(6)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada OPD sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan.

10.Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.
(2)Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan anggota unsur OPD terkait.
(3)Tim verifikasi dibantu oleh sekretariat tim verifikasi yang berada pada OPD yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman. 8

11.Ketentuan huruf h ayat (3), huruf c dan huruf d ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…