DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin serta Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 2
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2010 Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) diubah sebagai berikut :
1.Angka 2, Angka 4, Angka 5, Angka 6, Angka 11, Angka 12, Angka 15 Pasal 1 diubah, dan ditambah Angka 16, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bantul.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi. 3
6.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
8.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Bantul dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Bantul.
9.Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10.Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten Bantul adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
13.Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
14.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bantul yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bantul berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul. 4

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

a.kebutuhan pangan dan sandang;
b.pelayanan kesehatan;
c.pelayanan pendidikan;
d.kesempatan kerja dan berusaha;
e.kebutuhan perumahan;
f.kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
g.lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
h.rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.
1. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap warga miskin berkewajiban :

a.mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan serta dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.
b.mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.
c.berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
1. 5.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya melalui prinsip gotong royong.

6.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pengusaha/dunia usaha di daerah berkewajiban:

a.turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
b.berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.
1. 7.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikoordinasikan oleh OPD yang mempunyai tugas penyiapan data penanggulangan kemiskinan.
(2)Bupati membentuk Tim pemutakhiran data terdiri dari unsur OPD yang terkait, unsur masyarakat, dan unsur pemangku kepentingan lainnya. 5

8.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
1. a.mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
2. b.meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
3. c.mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
4. d.pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
5. e.mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
(2)Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing OPD.
(3)Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang penanggulangan kemiskinan.

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan melalui:
1. a.penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
2. b.peningkatan kecukupan sandang, pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
3. c.peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b, dilaksanakan melalui:
1. a.penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
2. b.penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
3. c.penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
4. d.peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah; dan
5. e.peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 6

11.Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…