DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa serta tunjangan dan penerimaan lain yang sah diatur dengan Peraturan Bupati, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) ;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 2015
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 36) terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. 4 2015

Pasal 2

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengaturan kedudukan keuangan Lurah Desa, Pamong Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 April 2015 BUPATI BANTUL, ttd. SRI SURYA WIDATI Diundangkan di Bantul pada tanggal 20 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd. RIYANTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (7/2015) 5 2015 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603 1 017 1 2015 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL No.50,2015 Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Pencabutan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, kedudukan, keuangan, penyelenggara, Pemerintahan Desa. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA I. UMUM Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa, sudah tidak sesuai lagi dan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu :

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
4.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. 2 2015 Ketidak sesuaian dimaksud antara lain mencakup beberapa pengaturan mengenai :
1.Jenis penghasilan bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan bentuk penghasilan tetap, tunjangan, penghasilan lain yang sah, serta tunjangan BPD; dan
2.Pengaturan mengenai tanah desa sebagai tambahan penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa dalam bentuk Lungguh/bengkok.
3.Mekanisme penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penghasilan bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD. Disamping itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, pengaturan yang mengatur penghasilan bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD, bentuk peraturan perundang-undangannya adalah Peraturan Bupati. Dengan mendasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, agar Pemerintah Daerah dapat segera menindaklanjuti ketentuan yang mengatur penghasilan bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD sesuai peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa, harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 50 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603 1 017

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…