Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk penggantian izin usaha perikanan yang rusak atau hilang besarnya sama dengan retribusi terutang yang tercantum pada saat pengurusan izin usaha perikanan baru.
14.Menambah Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15.Menambah Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Januari 2018 BUPATI BANTUL, Ttd. SUHARSONO Diundangkan di Bantul pada tanggal 22 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, Ttd. RIYANTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : (1,2 /2018) 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Perkembangan peraturan perundang-undangan, telah mempengaruhi peraturan perundang-undangan di Daerah, sehingga harus dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain:
1.Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pemerintahan dan menyebabkan beberapa urusan pemerintahan tidak lagi menjadi urusan pemerintahan daerah.
2.Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, antara lain mengatur kriteria kendaraan bermotor untuk angkutan orang.
Kedua peraturan perundang-undangan tersebut, menyebabkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, harus dilakukan penyempurnaan, antara lain pada ketentuan pasal-pasal yang mengatur izin trayek dan izin usaha perikanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1