DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman, Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal, Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Pembinaan dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu upaya menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modalnya serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di Daerah;
c.bahwa untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif, perlu ada regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 3

1.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
2.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
3.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
4.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing
6.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
8.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
9.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. 4
11.Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
12.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
13.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
14.Bupati adalah Bupati Bantul.
15.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
(2)Tujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal meliputi:
1. a.menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal;
2. b.memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal;
3. c.meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. e.menciptakan lapangan kerja;
6. f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
7. g.mendorong meningkatnya Penanaman Modal; dan
8. h.meningkatkan kemitraan usaha. 5

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah yang memenuhi kriteria.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;
2. b.meningkatkan perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat;
3. c.bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
4. d.menyerap tenaga kerja lokal;
5. e.mengutamakan bahan baku lokal;
6. f.berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
9. i.berorientasi ekspor;
10. j.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
11. k.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk regional bruto;
12. l.melakukan alih teknologi;
13. m.melakukan industri pionir; dan/atau
14. n.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
(3)Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan Daerah.

Pasal 4

Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang melakukan:

a.perluasan atau pengembangan usaha; dan/atau
b.Penanaman Modal baru. 6

BAB III

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal meliputi usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
(2)Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
1. a.pariwisata dan kebudayaan;
2. b.pendidikan;
3. c.ekonomi kreatif;
4. d.pangan;
5. e.inftrastruktur;
6. f.energi; dan
7. g.jasa industri.
(3)Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai skala prioritas dan parameter jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 7

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1)Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:
1. a.pengurangan pajak daerah;
2. b.pengurangan retribusi daerah;
3. c.pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
4. d.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil,, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
5. e.bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dari rincian Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Bentuk Kemudahan Penanaman Modal dapat berupa:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
5. e.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
6. f.kemudahan penanaman modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
7. g.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
8. h.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
10. j.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
11. k.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 8

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 8

(1)Masyarakat dan/atau Penanam Modal mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal secara tertulis kepada Bupati.
(2)Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.Penanam Modal baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat:
  1. 1.profil perusahaan;
  2. 2.rencana usaha; dan
  3. 3.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
2. b.Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
  1. 1.kinerja perusahaan;
  2. 2.perkembangan usaha;
  3. 3.lingkup usaha; dan
  4. 4.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
(2)Keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas.
(3)Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 9

Pasal 10

(1)Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas:
1. a.melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
2. b.melakukan peninjauan lapangan;
3. c.melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal oleh Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
4. d.menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan hasil penilaian;
5. e.menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati;
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; dan
7. g.melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…