DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Mekanisme Kerja; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi Pemerintah harus melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Bantul; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139) 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul.
2.Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
3.Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai ASN dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
4.Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
8.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah kelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
9.Jabatan Administrasi adalah kelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 4
10.Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
12.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
13.Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
14.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
15.Bupati adalah Bupati Bantul.

Pasal 2

Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pasal 3

(1)Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu :
1. a.Penyedehanaan Struktur Organisasi;
2. b.Penyetaraan Jabatan; dan
3. c.Penyesuaian Sistem Kerja;
(2)Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.Mekanisme Kerja; dan
2. b.Proses Bisnis.
(3)Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Mekanisme Kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional. 5

Pasal 4

Tujuan Mekanisme Kerja huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)yaitu :
1. a.mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
2. b.memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;
3. c.mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan
4. d.mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan prinsip :

a.orientasi pada hasil;
b.kompetensi;
c.profesionalisme;
d.kolaboratif;
e.transparansi; dan
f.akuntabel.

BAB II

MEKANISME KERJA

Pasal 6

(1)Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas :
1. a.kedudukan;
2. b.penugasan;
3. c.pelaksanaan tugas;
4. d.pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. e.pengelolaan kinerja; dan
6. f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Mekanisme Kerja digunakan sebagai dasar dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. 6

Pasal 7

(1)Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja.
(2)Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas yang bertugas memimpin suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan berperan sebagai Pejabat Penilai Kinerja.
(3)Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan berperan sebagai Pejabat Penilai Kinerja.
(4)Pejabat Fungsional dan pelaksana yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja.
(5)Pejabat Fungsional dan pelaksana yang bertugas pada Kapanewon, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Panewu sebagai Pejabat Penilai Kinerja.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang masih memiliki lebih dari 2 (dua) level struktur dikarenakan pengecualian, maka Pejabat Pengawas sebagai Pejabat level 3 (tiga) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
(2)Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pejabat Pengawas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Penilai Kinerja.
(3)Pejabat Pengawas yang bukan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), menjadi pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas atau ketua tim bagi Pejabat Fungsional dan pelaksana sesuai bidang tugasnya. 7

Pasal 9

Pejabat Penilai kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kedudukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…