DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: BPBD merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. BPBD merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Susunan organisasi BPBD terdiri atas a. Kepala BPBD; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelaksana. Kepala Badan secara exofficio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan susunan organisasinya agar mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana secara berdaya guna dan berhasil guna;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4723); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 3
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
3.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
4.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis BPBD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7.Bupati adalah Bupati Bantul.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
9.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. 4
10.Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

Pasal 3

(1)BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
(2)BPBD merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Organisasi BPBD merupakan organisasi perangkat daerah Tipe A.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :
1. a.Kepala BPBD;
2. b.Unsur Pengarah; dan
3. c.Unsur Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a secara ex- officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 5

Pasal 7

(1)Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) anggota.
(3)Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.pejabat Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sebanyak 5 (lima) orang; dan
2. b.masyarakat profesional sebanyak 4 (empat) orang.
(4)Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas pejabat pada organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(5)Masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari para pakar/profesional di bidang penanggulangan bencana.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi unsur pengarah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas :
1. a.Kepala Pelaksana;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Pencegahan; dan
  2. 2.Seksi Kesiapsiagaan.
4. d.Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:
  1. 1.Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran; dan
  2. 2.Seksi Logistik dan Perbekalan.
5. e.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Rehabilitasi; dan
  2. 2.Seksi Rekonstruksi.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional;
7. g.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). 6
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, serta huruf e angka 1 dan angka 2, masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6)Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(7)Dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 10

(1)Pada BPBD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2010