DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b) serta ayat (5) dan ayat (6) Pasal 11 dihapus, Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, Ketentuan ayat (2) Pasal 12 dihapus, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, BAB VII diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah dan Ketentuan Lampiran II dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 60); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 60) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
2.Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
3.Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penetapan jenis, persyaratan perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan/atau pengendalian Reklame dan Media Informasi.
4.Penyelenggara Reklame dan Media Informasi adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame dan media informasi baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
5.Izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi yang selanjutnya disebut izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame dan media informasi.
6.Reklame dan Media Informasi papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen. 4
7.Reklame dan Media Informasi videotron/megatron dan sejenisnya adalah Reklame dan Media Informasi berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
8.Reklame dan Media Informasi kain adalah Reklame dan Media Informasi berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
9.Reklame dan Media Informasi melekat/stiker adalah Reklame dan Media Informasi berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.
10.Reklame dan Media Informasi selebaran adalah Reklame dan Media Informasi yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaiannya dengan cara disebarluaskan/ dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.
11.Reklame dan Media Informasi udara adalah Reklame dan Media Informasi yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
12.Reklame dan Media Informasi apung adalah Reklame dan Media Informasi yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.
13.Reklame dan Media Informasi suara adalah Reklame dan Media Informasi yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
14.Reklame dan Media Informasi film/slide adalah Reklame dan Media Informasi berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
15.Reklame dan Media Informasi peragaan adalah Reklame dan Media Informasi yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen. 5
16.Reklame dan Media Informasi berjalan adalah Reklame dan Media Informasi yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
17.Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, apabila penyelenggara tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga setelah jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut.
18.Tata Letak Reklame adalah penataan ruang yang terarah dan terkendali, volume atau kualitas dalam lingkungan yang tidak berlebihan, lokasi yang sesuai dengan tata ruang, dimensi skala atau besaran ruang dan massa bangunan dalam lingkungan yang proporsional, penataan yang mempengaruhi penampilan lingkungan serta penentuan bentuk visual yang mempengaruhi keteraturan lingkungan.
19.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
20.Bupati adalah Bupati Bantul.
21.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Penempatan reklame dan media informasi dapat dilakukan pada :
1. a.tanah persil orang pribadi atau badan yang meliputi :
  1. 1.di halaman;
  2. 2.menempel di bangunan gedung bagian depan dan/atau samping;
  3. 3.di atas bangunan gedung; atau
2. b.tanah yang dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan dan/atau fasilitas umum lainnya. 6
(2)Penempatan reklame dan media informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan aspek tata ruang, keselamatan, dan estetika lingkungan.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penyelenggara Reklame dan media informasi dilarang memasang reklame dan media informasi pada :

a.trotoar;
b.devider/median jalan;
c.jembatan;
d.portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan; dan
e.pohon, tiang listrik, tiang telepon, Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), lampu penerangan jalan umum dan rambu lalu-lintas.
1. 4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Penyelenggara Reklame dilarang memasang reklame produk rokok dan/atau alat kontrasepsi, di area sekolah atau tempat ibadah hingga radius 200 (dua ratus) meter dari bangunan terluar sekolah atau tempat ibadah.
(1a)Penyelenggara Reklame dilarang memasang reklame minuman beralkohol.
(2)Reklame produk rokok dilarang :
1. a.melintang atau memotong jalan;
2. b.melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi);
3. c.diletakkan di kawasan tanpa rokok; dan
4. d.diletakkan di jalan utama atau protokol.
(3)Dihapus
(4)Dihapus
(5)Dihapus
(6)Dihapus 7

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Tata Letak Reklame dan media informasi dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu:
1. a.Zona khusus adalah zona yang bebas dari Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi yang meliputi jalan protokol, kawasan sekolah, kawasan ibadah, kawasan sarana pelayanan kesehatan, kecuali untuk jenis Media Informasi yang berdiri atau melekat pada tanah atau bangunan tempat usaha, dan bangunan untuk kepentingan umum;
2. b.Zona kendali ketat adalah zona yang diperbolehkan untuk Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi dengan mempertimbangkan kawasan cagar budaya; dan
3. c.Zona kendali sedang adalah zona selain zona khusus dan zona kendali ketat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Letak Reklame dan Media Informasi diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b) serta ayat (5) dan ayat (6) Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Penyelenggara Reklame dan Media Informasi wajib memperhatikan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika, dan estetika serta perlindungan terhadap bangunan cagar budaya.
(2)Penyelenggara Reklame dan Media Informasi bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.
(3)Penyelenggara Reklame dan Media Informasi yang menggunakan penerangan lampu wajib menyediakan sendiri.
(4)Penyelenggara Reklame dan Media Informasi wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin.
(4a)Penyelenggara Reklame wajib memasang tanda Izin berupa stiker atau bentuk lainnya pada papan Reklame atau Media Informasi. 8 (4b) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemasangan tanda Izin berupa stiker dan bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.

7.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (4a) dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian fungsi Reklame dan Media Informasi;
3. c.pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi; dan/atau
4. d.pembongkaran reklame dan media informasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengani tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Setiap penyelenggaraan reklame dan media informasi di Daerah, wajib memiliki Izin reklame dan media informasi.
(2)Dihapus
(3)Dalam memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan lingkungan yang berkaitan dengan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan Pembangunan Daerah. 9

9.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Izin reklame dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
(2)Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis serta mengisi formulir yang telah disediakan.
(3)Penerbitan Izin paling lama 6 (enam) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat administrasi, teknis, prosedur pengajuan Izin, dan perpanjangan Izin diatur dalam Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Setiap Penyelenggaraan Reklame dikenakan Jaminan Biaya Pembongkaran.
(2)Jaminan Biaya Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk Penyelenggaraan Reklame jenis reklame suara, film/slide, peragaan berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye pemilihan umum.
(3)Jaminan Biaya Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan uang titipan dari Penyelenggara Reklame yang disetor ke rekening penampungan Jaminan Biaya Pembongkaran melalui bank yang ditunjuk.
(4)Jaminan Biaya Pembongkaran dapat diambil oleh Penyelenggara Reklame, apabila masa berlaku Izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak Penyelenggara.
(5)Pengambilan Jaminan Biaya Pembongkaran pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa berlakunya Izin berakhir.
(6)Dalam hal Penyelenggara Reklame belum membongkar sendiri setelah 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dari masa berakhirnya pemasangan, maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas dan Jaminan Biaya Pembongkaran tidak dapat diambil. 10 (6a) Sebelum pembongkaran reklame dilakukan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), petugas dapat melakukan penutupan reklame.
(7)Jaminan Biaya Pembongkaran yang tidak diambil disetorkan ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundangan dan diutamakan untuk kegiatan pembongkaran Reklame dan Media Informasi.
(8)Dihapus.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan mekanisme pembayaran, penyetoran, penggunaan serta pemanfaatan jaminan biaya pembongkaran diatur dalam Peraturan Bupati.

11.Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…