DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.698.302.861.975,03 (dua triliun enam ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma nol tiga rupiah).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL, SALINAN 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6.Bupati adalah Bupati Bantul.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.698.302.861.975,03 (dua triliun enam ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma nol tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 2.532.547.348.493,00
b.Belanja Daerah Rp. 2.671.602.861.975,03 Surplus / (Defisit) Rp. (139.055.513.482,03)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 165.755.513.482,03
2. 2.Pengeluaran Rp. 26.700.000.000,00 Jumlah Pembiayaan netto Rp. 139.055.513.482,03 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.532.547.348.493,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari :

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. 3

Pasal 5

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp762.376.130.146,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp408.211.152.680,00 (empat ratus delapan miliar dua ratus sebelas juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.428.795.450,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.199.694.868,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.536.487.148,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.770.171.218.347,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.584.607.675.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar enam ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.563.543.347,00 (seratus delapan puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat;
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 4
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.671.602.861.975,03 (dua triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma nol tiga rupiah), yang terdiri atas :

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 9

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.054.086.694.941,00 (dua triliun lima puluh empat miliar delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subisidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.060.215.195.395,00 (satu triliun enam puluh miliar dua ratus lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp897.660.538.497,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp92.581.161.049,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.629.800.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp207.482.581.115,00 (dua ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya. 5
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.847.361.367,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.043.144.343,00 (sepuluh miliar empat puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp134.799.583.304,00 (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.228.492.101,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus satu rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah).

Pasal 11

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp48.961.912.720,03 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh koma nol tiga rupiah).

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…