DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok : Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1983 dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007, diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatan usaha perbankan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul perlu diubah bentuk hukumnya menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perusahaan Perseroaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda); 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Noimor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL (PERSERODA). 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul.
2.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RPUS RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
3.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
4.Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada direksi.
5.Direksi adalah organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang berwenang dan bertangguang jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
6.Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)
7.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
8.Bupati adalah Bupati Bantul. 5

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1984 Seri D Nomor 3) dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 7), diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

Pasal 3

(1)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul beralih kepada PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
(2)Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) berkedudukan di Kabupaten Bantul.

Pasal 5

(1)PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Komisaris. 6
(3)Pembukaan kantor cabang dan kantor kas dilaksanakan setelah Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 6

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul menjadi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 7

Tujuan Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul menjadi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.mengembangkan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 8

Kegiatan usaha PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) meliputi:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya; 7
e.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tugas PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) untuk melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 10

Fungsi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:

a.penghimpunan dana; dan
b.penyaluran dana.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…