DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 sebagai berikut : Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan Pasal 20 diubah, Ketentuan Pasal 23 diubah, Ketentuan Pasal 25 diubah, Ketentuan Pasal 26 diubah, Ketentuan Pasal 32 diubah, Ketentuan Pasal 33 diubah, Ketentuan Pasal 34 diubah, Ketentuan Pasal 35 diubah, Ketentuan Pasal 36 diubah, Ketentuan Pasal 37 diubah dan Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III Lampiran IV dan Lampiran V diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5262);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1); 3
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah “Kabupaten Bantul Sebagai Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya, Terkemuka, Berkelas Dunia, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Mensejahterakan Masyarakat”.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagai berikut:

a.mewujudkan Kepariwisataan berbasis budaya yang kreatif dan inovatif; 4
b.menumbuhkembangkan atraksi wisata malam hari;
c.mengembangkan Daya Tarik Wisata berbasis budaya yang berkelas dunia;
d.mengoptimalkan Daya Tarik Wisata Daerah Kawasan Selatan sebagai kawasan pariwisata yang berorientasi pada nilai strategis Samudera Hindia;
e.meningkatkan daya saing Pariwisata sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pembelanjaan wisatawan; dan
f.mengembangkan kepariwisataan yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan dan berbasis mitigasi bencana.
1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.mewujudkan pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah;
b.mewujudkan kawasan Daerah bagian Selatan sebagai kawasan baru pariwisata yang berorientasi pada nilai strategis Samudera Hindia;
c.meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pembelanjaan wisatawan;
d.meningkatkan produk domestik bruto, devisa Daerah, produk, pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan berbasis mitigasi bencana;
e.mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
f.mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerja sama antar usaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
g.mengembangkan lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien. 5
1. 4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.terciptanya destinasi wisata dengan diversifikasi produk yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam berbagai skala dan target pasar wisatawan;
b.meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Bantul dengan pengembangan citra dan komunikasi pemasaran yang efektif dan berkelas dunia;
c.terciptanya produk dan pelayanan wisata yang berkualitas dan berkelas dunia, berkelanjutan dan memiliki kontribusi dan nilai manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah; dan
d.terbangunnya tata kelola, koordinasi dan kemitraan yang efektif segenap pemangku kepentingan, didukung SDM kepariwisataan yang handal.
1. 5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.pembangunan kepariwisataan untuk semua;
b.berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan dan budaya;
c.tata kelola yang baik dan berbasis teknologi;
d.keterpaduan lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
e.kemitraan sektor publik dan swasta.
1. 6.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) meliputi:

a.perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Daerah serta pengembangan daerah;
b.pembangunan dan pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan kunjungan ulang Wisatawan, loyalitas segmen pasar yang ada dan segmen pasar yang lebih luas; 6
c.revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing produk pada DPD;
d.akselerasi pembangunan terhadap Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan cara menentukan KSPD dan KPPD, pasar, sasaran prioritas, dan penyelenggaraan event berkelas dunia; dan
e.pengembangan DPD berdasarkan potensi, keunggulan sumber daya dan konservasi alam, serta pengembangan live-in wisata Kalurahan budaya meliputi :
1. 1.DPD-Segoro Kidul meliputi Kretek, Sanden dan Srandakan sebagai Kawasan Wisata Alam, Budaya, Pendidikan, Dirgantara, Religi dan Olahraga;
2. 2.DPD-Songgo Langit meliputi Imogiri, Pleret, Dlingo dan Piyungan sebagai Kawasan Wisata Alam Perbukitan, Budaya, Sejarah, Agro Wisata, Olahraga dan Industri;
3. 3.DPD-Songgo Negoro meliputi Banguntapan, Sewon dan Kasihan sebagai Kawasan Wisata Ekonomi Kreatif, Kerajinan, Budaya, Pendidikan, Sejarah, dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition(MICE);
4. 4.DPD-Pangeran Diponegoro meliputi Pajangan, Pandak dan Sedayu sebagai Kawasan Wisata Kerajinan, Sejarah, Budaya, Kuliner dan PeKalurahanan; dan
5. 5.DPD-Pancer Bumi meliputi Bantul, Bambanglipuro, Pundong dan Jetis sebagai Kawasan Wisata Alam, Kuliner, Budaya, Olahraga, dan Kerajinan.
6. 7.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dengan cara:
1. a.mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di DPD yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
2. b.memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
(2)Strategi untuk akselarasi pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dengan cara : 7
1. a.mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD;
2. b.memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi;
3. c.mengembangkan keanekaragaman Daya Tarik Wisata; dan
4. d.memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
(3)Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dengan cara:
1. a.revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan;
2. b.memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan
3. c.memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata berbasis budaya dan sejarah.
(4)Strategi untuk pengembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diwujudkan dalam 9 (sembilan) KSPD, yaitu:
1. a.KSPDI Parangtritis – Depok – Samas - Goa Cemara – Kuwaru dan sekitarnya;
2. b.KSPD II Puncak Bintang, Piyungan dan sekitarnya;
3. c.KSPD III Imogiri, Pleret dan sekitarnya;
4. d.KSPD IV Mangunan, Dlingo dan sekitarnya;
5. e.KSPD V Sultan Agung, Pundong - Jetis dan sekitarnya;
6. f.KSPD VI Kasongan – Jipangan – Gendeng - Lemahdadi (Kajigelem), Kasihan dan sekitarnya;
7. g.KSPD VII Gabusan – Manding - Tembi (GMT) dan sekitarnya;
8. h.KSPD VIII Banguntapan dan sekitarnya; dan
9. i.KSPD IX Krebet – Selarong – Pajangan – Pandak dan sekitarnya.
  1. 8.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi:

a.peningkatan sarana prasarana transportasi dari pintu masuk wilayah Bantul menuju DPD;
b.peningkatan sarana prasarana transportasi antar DPD; 8
c.pengaturan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata;
d.pengaturan sistem transportasi, aksesibilitas, sarana prasarana dan akomodasi yang mengakomodir kepentingan semua; dan
e.peningkatan mutu akses di dalam kawasan pariwisata.
1. 9.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

a.peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
b.peningkatan usaha ekonomi kreatif masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
c.penguatan kesadaran wisata masyarakat, berbasis budaya dan ekonomi kreatif.
1. 10.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan cara:
1. a.pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan;
2. b.mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui pemberdayaan Kalurahan Wisata dan Kalurahan Budaya; dan
3. c.menguatkan kelembagaan kepariwisataan tingkat Kalurahan, kelembagaan lokal dan masyarakat secara periodik dan dievaluasi secara rutin.
(2)Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi kreatif masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
1. a.pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya lokal;
2. b.pengembangan kapasitas dan kualitas produk layanan usaha ekonomi kreatif masyarakat; 9
3. c.penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, masyarakat dan dunia usaha di bidang usaha pariwisata; dan
4. d.pengembangan regulasi yang berorientasi mendorong usaha ekonomi kreatif.
(3)Strategi untuk penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
1. a.peningkatan pemahaman sadar wisata;
2. b.peningkatan peran aktif masyarakat dalam mengimplementasikan Sapta Pesona; dan
3. c.peningkatan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah.
  1. 11.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1)Strategi untuk peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dengan cara:
1. a.meningkatkan daya saing usaha pariwisata;
2. b.menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan
3. c.penerapan standarisasi terhadap produk wisata.
(2)Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dengan cara:
1. a.menerapkan Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal; dan
2. b.mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.
(3)Strategi untuk penguatan struktur usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dengan cara:
1. a.meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
2. b.memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
3. c.memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.
(4)Strategi untuk penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dengan cara : 10
1. a.menguatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, masyarakat industri, wisatawan, dan media; dan
2. b.menguatkan kerjasama lintas sektor dalam mendukung usaha kepariwisataan.
  1. 12.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…