DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas : pendapatan daerah; belanja daerah dan pembiayaan daerah, Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.142.809.035.633,00 (dua triliun seratus empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan juta tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), bersumber dari : a. Pendapatan asli daerah; b. Pendapatan transfer; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281);
11.Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 4
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :
1. a.pendapatan daerah;
2. b.belanja daerah; dan
3. c.pembiayaan daerah. 5
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1 berjumlah Rp2.283.914.065.054,00, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Pendapatan Daerah Rp. 2.142.809.035.633,00
2. b.Belanja Daerah Rp. 2.247.414.065.054,00 Surplus / (Defisit) Rp. (104.605.029.421,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp. 141.105.029.421,00
  2. 2.Pengeluaran Rp. 36.500.000.000,00 Jumlah Pembiayaan netto Rp. 104.605.029.421,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.142.809.035.633,00 (dua triliun seratus empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan juta tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), bersumber dari :

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp508.804.008.396,00 (lima ratus delapan miliar delapan ratus empat juta delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas :
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 6
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp222.088.495.863,00 (dua ratus dua puluh dua miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.639.640.820,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.707.166.955,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp213.368.704.758,00 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 4

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.628.005.027.237,00 (satu triliun enam ratus dua puluh delapan miliar lima juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.411.033.000.000,00 (satu triliun empat ratus sebelas miliar tiga puluh tiga juta rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp216.972.027.237,00 (dua ratus enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), terdiri atas :
1. a.pendapatan hibah; 7
2. b.dana darurat;
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.247.414.065.054,00 (dua triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus empat belas juta enam puluh lima ribu lima puluh empat rupiah), terdiri atas :

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.692.108.187.300,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar seratus delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas :
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subisidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp926.522.668.301,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah). 8
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp684.484.785.191,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp69.597.633.858,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.503.099.950,00 (sebelas miliar lima ratus tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp213.922.605.960,00 (dua ratus tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.349.703.531,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.373.711.767,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah). 9
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.144.983.035,00 (lima puluh empat miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp110.734.128.287,00 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.320.079.340,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp35.754.087.454,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 10

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp305.629.184.340,00 (tiga ratus lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah), terdiri atas :
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.103.398.250,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp279.525.786.090,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh rupiah). 10

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…