DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: mengubah besaran pendapatan dan belanja pada APBD TA 2024

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322). SALINAN 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6.Bupati adalah Bupati Bantul.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.637.710.146.435,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 2.480.009.393.605,00
b.Belanja Daerah Rp. 2.613.010.146.435,00 Surplus / (Defisit) Rp. (133.000.752.830,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 157.700.752.830,00
2. 2.Pengeluaran Rp. 24.700.000.000,00 Jumlah Pembiayaan netto Rp. 133.000.752.830,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.480.009.393.605,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh miliar sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah), yang bersumber dari :

a.pendapatan asli daerah; 3
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp576.586.461.048,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp257.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp291.600.543.608,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.199.694.868,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.786.222.572,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.897.422.932.557,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.639.371.620.615,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus lima belas rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp258.051.311.942,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 7

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas :
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat;
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 4
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.613.010.146.435,00 (dua triliun enam ratus tiga belas miliar sepuluh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 9

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.964.538.434.369,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subisidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.049.534.509.888,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp805.386.209.032,00 (delapan ratus lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh dua rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp103.905.515.449,00 (seratus tiga miliar sembilan ratus lima juta lima ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.712.200.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 10

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp283.610.250.008,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu delapan rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 5
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.703.348.718,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.519.112.605,00 (enam puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta seratus dua belas ribu enam ratus lima rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp151.230.149.739,00 (seratus lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.057.638.946,00 (delapan miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 11

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp23.166.266.839,00 (dua puluh tiga miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…