DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Asas Penyelenggaraan Jamkesda, Prinsip Penyelenggaraan Jamkesda, Kepersertaan, Bantuan Iuran dan Bantuan Dana, Verifikasi dan Validasi Data, Manfaat dan Jenis Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah, Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Daerah, Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah, Peran Serta Masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan upaya kesehatan melalui upaya pengelolaan secara terencana, terpadu agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
2.Peserta adalah perorangan yang terdaftar sebagai peserta program Jamkesda.
3.Warga Miskin adalah penduduk Kabupaten Bantul yang memenuhi kriteria warga miskin yang terdaftar dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
4.Warga Rentan Miskin adalah warga yang rentan kesehatan, termasuk resiko tinggi atau yang mempunyai hambatan untuk mencapai pusat pelayanan kesehatan.
5.Peserta dengan Kriteria Tertentu adalah orang perorangan yang ditetapkan menjadi peserta Jamkesda karena jasa tertentu dalam pembangunan di Daerah.
6.Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.
7.Bantuan Dana adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk sebagai pembayaran pelayanan kesehatan bagi warga rentan miskin dan peserta yang memenuhi kriteria tertentu yang belum memiliki jaminan kesehatan.
8.Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran program Jaminan Kesehatan bagi warga miskin yang dibayar oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.
9.Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan.
10.Paket manfaat adalah kumpulan beberapa jenis layanan.
11.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
12.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.Bupati adalah Bupati Bantul.
16.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
17.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
18.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
19.Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat UPT Jamkesda adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas Kesehatan dalam bidang Jaminan Kesehatan Daerah. 4

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Jamkesda adalah:

a.upaya untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Warga Miskin, Warga Rentan Miskin, dan Peserta dengan Kriteria Tertentu yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan; dan
b.diselenggarakan dalam rangka menuju ke arah sistem jaminan kesehatan nasional melalui BPJS kesehatan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Jamkesda untuk menjamin agar Warga Miskin, Warga Rentan Miskin dan Peserta Dengan Kriteria Tertentu memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 4

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kemanusiaan;
b.manfaat; dan
c.keadilan sosial bagi masyarakat.

Pasal 5

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :

a.kegotongroyongan;
b.nirlaba;
c.keterbukaan;
d.kehati-hatian;
e.akntabilitas; dan
f.portabilitas

BAB II

KEPERSERTAAN, BANTUAN IURAN DAN BANTUAN DANA

Pasal 6

(1)Setiap penduduk Daerah berhak mendapatkan jaminan kesehatan.
(2)Setiap penduduk Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan berhak menjadi peserta Jamkesda.
(3)Peserta jamkesda terdiri atas :
1. a.warga miskin,
2. b.warga rentan miskin, dan
3. c.peserta dengan kriteria tertentu.

Pasal 7

(1)Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. 5
(2)Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c adalah penerima bantuan dana dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Bantuan Iuran dan Bantuan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelola langsung oleh UPT Jamkesda.

Pasal 9

(1)Peserta Jamkesda Warga Miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Berdasarkan Keputusan Bupati, peserta berhak memperoleh Nomor Identitas Kepesertaan.
(3)Nomor identitas kepesertaan diberikan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang sosial.

BAB III

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 10

(1)Data peserta Jamkesda diverifikasi dan divalidasi berdasarkan data kemiskinan terpadu daerah.
(2)Verifikasi dan validasi data peserta jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.
(3)Verifikasi dan validasi data peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan.
(4)Verifikasi dan validasi data peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk :
1. a.Warga Miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. b.Warga Rentan Miskin dan Peserta dengan Kriteria Tertentu, ditetapkan dengan Rekomendasi OPD teknis terkait.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…