(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
a.jenis sumber air;
b.lokasi sumber air;
c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e.kualitas air; dan 12
f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3)Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi Daerah.
(4)Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan Gubernur.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 20 Juli 2018 BUPATI BANTUL SUHARSONO Diundangkan di Bantul Pada tanggal 20 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, RIYANTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : (12,28/2018) 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
1.UMUM Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, namun demikian dinamika permasalahan semakin berkembang sehingga diperlukan kesinergian dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan sederajat agar mampu menyelaraskan, menyesuaikan konsepsi sehingga Peratuan Daerah tersusun secara sistematis sesuai dengan kaidah pembentukan peratuan perundang-undangan.
Sampai dengan saat ini Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Namun demikian dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-8670 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, maka terdapat beberapa perubahan substansi yang harus ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan. II. PASAR DEMI PASAL Pasal I Angka I