DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Pelaksana Uji Berkala, Prosedur dan persyaratan Uji Berkala, Perpanjangan masa berlaku, perubahan penggantian, dan pencabutan bukti lulus Uji Berkala, numpang uji dan mutasi uji, sistem informasi pengujian berkala kendaraan bermotor dan pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi di bidang pengujian kendaraan bermotor untuk memberikan pelayanan yang mudah, praktis, aman, cepat, terjangkau dan terpadu kepada masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
2.Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
3.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
4.Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib untuk dilakukan pengujian berkala.
5.Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
6.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
7.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
8.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 4
9.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
10.Rumah–Rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
11.Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah.
12.Penguji adalah orang yang telah memiliki kompetensi diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
13.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
14.Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri yang mempunyai urusan pemerintahan di bidang angkutan dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
15.Sertifikat Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
16.Tanda Kualifikasi Kompetensi adalah tanda kualifikasi kompetensi penguji yang menunjukkan klasifikasi penguji berkala kendaraan bermotor yang diberikan kepada setiap penguji yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di dalam sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. 5
17.Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
18.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan.
19.Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah bagian dari dokumen registrasi dan identifikasi kendaraan.
20.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
23.Bupati adalah Bupati Bantul.
24.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berazaskan:

a.keselamatan;
b.transparansi;
c.akuntabilitas;
d.kelestarian;
e.kehati-hatian;
f.kesamaan hak;
g.keprofesionalan; dan
h.ketepatan waktu.

Pasal 3

Penyelenggaraan Uji Berkala Kendaraan Bermotor bertujuan untuk:

a.memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan di jalan; 6
b.menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran udara akibat penggunaan kendaraan bermotor;
c.memberikan pelayanan umum kepada masyarakat; dan
d.menjamin pelaksanaan Uji Berkala yang akurat dan terpercaya.

BAB II

PELAKSANA UJI BERKALA

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Uji Berkala.
(2)Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan pelaksanaan Uji Berkala kepada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terakreditasi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat melaksanakan pengujian selain Uji Berkala untuk kendaraan non wajib uji sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.uji emisi gas buang; dan
2. b.inspeksi keselamatan (ramp check).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian selain Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Uji Berkala harus dilakukan oleh Penguji yang memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
(2)Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
1. a.sertifikat kompetensi; dan 7
2. b.Tanda Kualifikasi Teknis Penguji Kendaraan Bermotor.
(3)Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Aparatur Sipil Negara; dan
2. b.non Aparatur Sipil Negara.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah harus memenuhi jumlah kebutuhan tenaga teknis Penguji sesuai jenjang Kompetensi Penguji.
(2)Kompetensi Penguji diberikan berdasarkan:
1. a.tingkat keahlian;
2. b.wewenang; dan
3. c.tanggung jawab secara berjenjang.
(3)Peningkatan Kompetensi Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memberikan tunjangan resiko kerja kepada Penguji sesuai jenjang kompetensi.
(2)Selain tunjangan resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan fasilitas berupa pemeriksaan kesehatan kepada Penguji.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan resiko kerja dan pemberian fasilitas pemeriksaan kesehatan kepada Penguji diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugasnya, Penguji wajib:

a.melakukan pengujian sesuai dengan jenjang dan kompetensinya;
b.memperhatikan prosedur keselamatan dalam melaksanakan pengujian;
c.mengenakan seragam dan atribut serta Tanda Kualifikasi Teknis Penguji dengan benar; dan
d.mengenakan alat pelindung diri yang sesuai dengan benar. 8

BAB III

PROSEDUR DAN PERSYARATAN UJI BERKALA

Pasal 10

(1)Setiap pemilik/penguasa Kendaraan Bermotor Wajib Uji wajib mengujikan kendaraannya.
(2)Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Mobil Penumpang Umum;
2. b.Mobil Bus;
3. c.Mobil Barang;
4. d.Kereta Gandengan; dan
5. e.Kereta Tempelan.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…