DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp 2.443.557.413.968,89;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6.Bupati adalah Bupati Bantul.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp 2.443.557.413.968,89 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 2.311.219.955.330,00
b.Belanja Daerah Rp. 2.443.557.413.968,89 Surplus / (Defisit) Rp. (132.337.458.638,89)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 132.337.458.638,89
2. 2.Pengeluaran Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan netto Rp. 132.337.458.638,89 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.311.219.955.330,00 (dua triliun tiga ratus sebelas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang bersumber dari :

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. 3

Pasal 5

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp753.349.327.920,00, (tujuh ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas :
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp408.211.152.680,00 (empat ratus delapan miliar dua ratus sebelas juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp251.312.134.106,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta seratus tiga puluh empat ribu seratus enam rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.199.694.868,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp73.626.346.266,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.557.870.627.410,00 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas :
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.380.125.281.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp177.745.346.410,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 7

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 4
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.443.557.413.968,89 (dua triliun empat ratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 9

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.964.789.992.422,29 (satu triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua koma dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subisidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.002.139.576.313,04 (satu triliun dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga belas koma nol empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp869.798.749.699,25 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp88.181.866.410,00 (delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.669.800.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp160.425.656.347,60 (seratus enam puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan; 5
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.052.115.908,00 (tiga puluh delapan miliar lima puluh dua juta seratus lima belas ribu sembilan ratus delapan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.352.886.415,60 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima belas koma enam puluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp84.233.782.002,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.786.872.022,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh dua rupiah).

Pasal 11

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…