DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok : Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut : Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 dihapus, Ketentuan ayat (4) Pasal 58 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Lurah Desa serentak, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87), diubah sebagai berikut : 4
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat.
(2)Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut : ”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2.Ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 dihapus.
3.Ketentuan ayat (4) Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

(1)Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD
(2)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
(3)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 28 Agustus 2018 BUPATI BANTUL, SUHARSONO Diundangkan di Bantul pada tanggal 28 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, RIYANTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (13,30/2018) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA I. UMUM Salah satu tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah menyelenggarakan pemilihan Lurah Desa serentak. Mekanisme pemilihan Lurah Desa serentak diatur dalam beberapa keetentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pemilihan Lurah Desa dilaksanakan dalam hal jumlah calon Lurah Desa memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a.Paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon, untuk pemilihan Lurah Desa;
b.Paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon, untuk pemilihan Lurah Desa antarwaktu. 7 Pengaturan dimaksud berbeda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang hanya mengatur pelaksanaan pemilihan lurah desa jumlah calon paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon. Dengan mendasarkan pada azas hukum bahwa hukum khusus harus didahulukan dalam penerapannya dari pada hukum yang bersifat umum (lex spesialis derogate legi generalis), maka dalam pengaturan pemilihan lurah desa harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pemilihan lurah desa. Disamping itu pengaturan mengenai tunjangan BPD, bertentangan dengan ketentuan delegasi pengaturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, agar tidak menimbulkan permasalahan penerapan hukum pelaksanaan pemilihan Lurah Desa serta freksibilitas dalam penyesuaian pengaturan tunjangan BPD, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Lurah Desa dan pengaturan tunjangan BPD, perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 17

Cukup jelas 8 Angka 2 Pengaturan mengenai Panitia Pemilihan Lurah Desa, tugas dan fungsi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa, sehingga pasal dalam Peraturan Daerah ini dihapus. Angka 3

Pasal 58

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 104

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…