DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Kedudukan dan tanggunj jawab keluarga, Fasilitasi Pemerintah Daerah, Tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kelembagaan, Sistem Informasi Pembangunan Keluarga, Kerja sama, pemantauan dan evaluasi, dan pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat sehingga berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi Ketahanan Keluarga;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah dalam Pembangunan Keluarga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); SALINAN 2 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL, MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 3
2.Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
3.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
4.Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
6.Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
7.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Bupati adalah Bupati Bantul.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga berdasarkan azas :

a.norma agama;
b.kekeluargaan;
c.keadilan;
d.kemanusiaan;
e.perlindungan;
f.keterpaduan;
g.partisipatif;
h.non diskriminatif; dan 4
i.kesetaraan gender.

Pasal 3

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk :

a.menjamin terwujudnya Keluarga yang agamis, sejahtera, berbudaya, dan modern;
b.melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga;
c.mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah;
d.mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Keluarga;
e.mewujudkan Keluarga tangguh;
f.menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga; dan
g.menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 4

(1)Keluarga memiliki kedudukan yang strategis dalam menyiapkan generasi yang berkualitas sebagai lingkungan utama bagi seluruh anggota keluarga.
(2)Setiap Keluarga bertanggung jawab dalam Pembangunan Keluarga.
(3)Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga.
(4)Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
1. a.legalitas dan keutuhan Keluarga;
2. b.ketahanan fisik Keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi;
4. d.ketahanan sosial psikologis; dan
5. e.ketahanan sosial budaya. 5

Pasal 5

Legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a terdiri atas unsur :

a.legalitas perkawinan dan kependudukan; dan
b.Kesetaraan Gender.

Pasal 6

(1)Keluarga bertanggung jawab memenuhi legalitas perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota keluarga.
(2)Legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.dokumen perkawinan;
2. b.akta kelahiran;
3. c.kartu Keluarga;
4. d.kartu identitas anak;
5. e.kartu tanda penduduk;
6. f.akta kematian; dan/atau
7. g.akta cerai.

Pasal 7

(1)Setiap Keluarga bertanggung jawab menerapkan prinsip Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga.
(2)Penerapan prinsip Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.kemitraan suami istri dalam pengasuhan anak;
2. b.keterbukaan pengelolaan keuangan Keluarga;
3. c.kebersamaan dalam pengambilan keputusan Keluarga; dan
4. d.pembagian pekerjaan dan peran. 6

Pasal 8

Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b terdiri atas unsur :

a.kecukupan pangan dan gizi;
b.kesehatan Keluarga;
c.kecukupan sandang; dan
d.tempat tinggal yang layak huni.

Pasal 9

(1)Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi kecukupan pangan dan gizi Keluarga.
(2)Kecukupan pangan dan gizi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman bagi Keluarga.

Pasal 10

(1)Setiap Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Keluarga.
(2)Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan kondisi fisik dan kejiwaan Keluarga yang terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh serta mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain meliputi :
1. a.menjalani persalinan yang dibantu oleh tenaga medis yang kompeten;
2. b.memberikan ASI eksklusif;
3. c.melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita setiap bulan;
4. d.mengonsumsi makanan yang seimbang;
5. e.melakukan aktivitas fisik setiap hari;
6. f.melakukan cek kesehatan secara berkala;
7. g.mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
8. h.tidak merokok;
9. i.tidak mengonsumsi minuman keras dan sejenisnya;
10. j.menggunakan air bersih;
11. k.menggunakan jamban sehat; dan
12. l.memberantas sarang nyamuk. 7

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…