DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai besaran APBD TA 2023

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 1 ?
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer /Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL, MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2
2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6.Bupati adalah Bupati Bantul.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.442.876.986.992,00 (dua triliun empat ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Surplus / (Defisit)
c.Pembiayaan Daerah 1 . Penerimaan
1. 2.Pengeluaran Jumlah Pembiayaan netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 3 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 2.283. 955.356.166,00 2.406.376. 986.992,00 (122.421.630.826,00) 158.921.630.826,00 36.500.000.000,00 122.421.630.826,00 0,00 I

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.283.955.356.166,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber d ar i :

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar RpSSl.994.008.396,00 (lima ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah}, yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp237.088.495.863,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp69.682.140.820,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.707.166.955,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp216.516.204.758,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus enam belas juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah). 4 ?

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rpl.725.961.347.770,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rpl.492.976.763.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp232.984.584.770,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh em pat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 7

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas :
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat;
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.406.376.986.992,00 (dua triliun empat ratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 5

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 9

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rpl.812.704.870.800,00 (satu triliun delapan ratus dua belas miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subisidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp931.368.288.392,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp806.290.714.659,00 (delapan ratus enam miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.018.565.449,00 (tujuh puluh miliar delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f direncanakan sebesar Rp5.027.302.300,00 (lima miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah). 6 ?

Pasal 10

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp230.168.315.856,00 (dua ratus tiga puluh miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.200.495.964,00 (enam puluh empat miliar dua ratus juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh em pat rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.458.208.688,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rpl 1 4 . 1 1 4 . 8 0 7 . 8 1 2 , 0 0 (seratus empat belas miliar seratus empat belas juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.294.803.392,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 7 f Pasal 1 1 Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp24.076.266.839,00 (dua puluh empat miliar tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 12

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp339.427.533.497,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu em pat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.677.040.097,00 (tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta em pat puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp308. 750.493.400,00 (tiga ratus delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 1 ?
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer /Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL, MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2
2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6.Bupati adalah Bupati Bantul.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Surplus / (Defisit)
c.Pembiayaan Daerah 1 . Penerimaan
1. 2.Pengeluaran Jumlah Pembiayaan netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 3 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 2.283. 955.356.166,00 2.406.376. 986.992,00 (122.421.630.826,00) 158.921.630.826,00 36.500.000.000,00 122.421.630.826,00 0,00 I

Pasal 4

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar RpSSl.994.008.396,00 (lima ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah}, yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp237.088.495.863,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp69.682.140.820,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.707.166.955,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp216.516.204.758,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus enam belas juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah). 4 ?

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rpl.725.961.347.770,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rpl.492.976.763.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp232.984.584.770,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh em pat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 7

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas :
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat;
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 9

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rpl.812.704.870.800,00 (satu triliun delapan ratus dua belas miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subisidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp931.368.288.392,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp806.290.714.659,00 (delapan ratus enam miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.018.565.449,00 (tujuh puluh miliar delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f direncanakan sebesar Rp5.027.302.300,00 (lima miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah). 6 ?

Pasal 10

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp230.168.315.856,00 (dua ratus tiga puluh miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.200.495.964,00 (enam puluh empat miliar dua ratus juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh em pat rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.458.208.688,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rpl 1 4 . 1 1 4 . 8 0 7 . 8 1 2 , 0 0 (seratus empat belas miliar seratus empat belas juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.294.803.392,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 7 f Pasal 1 1 Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp24.076.266.839,00 (dua puluh empat miliar tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 12

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp339.427.533.497,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu em pat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.677.040.097,00 (tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta em pat puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp308. 750.493.400,00 (tiga ratus delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).