DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1(satu) Pasal baru, yaitu Pasal 5A, Selelah ayat (3) Pasal 8 ditambahkan 3 (tiga) ayat baru, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Diantara Pasal 8 dan Pasal 13 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru, yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, Pasal 8E, Pasal 8F dan Pasal 8G, Setelah ayat (4) Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), Ketentuan ayat (1), ayat (3) diubah, setelah ayat (4) Pasal 16A ditambahkan 2 (dua) ayat baru, Ketentuan ayat (1), ayat (3) diubah, setelah ayat (4) Pasal 17A ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (5) dan ayat (6), Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 22A, Ketentuan Pasal 23 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembagan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
11.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 3
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
14.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/209, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010- 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C );
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 14) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh perseorangan, instansi pemerintah dan badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
3.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
4.Menara telekomunikasi, selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menepatkan perangkat telekomunikasi.
5.Menara Kamuflase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara.
6.Penyelenggara Telekomunikasi (Telco Operator) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
7.Penyedia menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
8.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
9.Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat. 5
10.Zona penempatan menara bersama adalah cakupan wilayah atau area penempatan menara bersama berdasarkan potensi dan tata ruang yang tersedia.
11.Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara- menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan.
12.Zona cell plan baru adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
13.Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Bantul hingga ditetapkannya cell plan.
14.Cell planing adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan mengggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
15.Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten
16.Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
17.Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin untuk membangun menara yang besarannya ditentukan oleh Peraturan Daerah dengan memperhitungan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
18.Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
19.Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular berikut antenanya, yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular, memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity), dan dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
20.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI dalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
21.BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau menghandling kapasitas trafik selular.
22.Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
23.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
24.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6
25.Bupati adalah Bupati Bantul.
26.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
27.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informatika.
2.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1(satu) Pasal baru, yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Jarak antar menara paling sedikit 2 (dua) kali tinggi rebahan menara tertinggi.

3.Selelah ayat (3) Pasal 8 ditambahkan 3 (tiga) ayat baru, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Penyedia menara wajib melengkapi bangunan menara dengan sarana pendukung dan memasang papan keterangan menara.
(2)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pentanahan (grounding);
2. b.penangkal petir;
3. c.catu daya;
4. d.lampu halangan penerbangan;
5. e.marka halangan penerbangan; dan/atau
6. f.pagar pengaman.
(3)Papan keterangan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tentang:
1. a.pemilik menara;
2. b.penyedia jasa konstruksi;
3. c.pemilik dan alamat penyedia jasa konstruksi;
4. d.tahun pembuatan menara;
5. e.beban maksimum menara;
6. f.daya tampung antena;
7. g.alamat menara
8. h.koordinat geografis;
9. i.nomor dan tanggal IMB;
10. j.tinggi menara;
11. k.luas area site;
12. l.daya listrik terpasang;
13. m.data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara.
(4)Dalam hal menara telekomunikasi didirikan di atas tanah atau bangunan yang tidak dimiliki oleh penyedia menara, maka penyedia menara wajib membongkar bangunan menara telekomunikasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa kontrak penggunaan tanah atau bangunan habis dan menara telekomunikasi tidak difungsikan kembali.
(5)Pembongkaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh penyedia menara. 7
(6)Apabila penyedia menara tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban biaya penyedia menara telekomunikasi.

4.Diantara Pasal 8 dan Pasal 13 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru, yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, Pasal 8E, Pasal 8F dan Pasal 8G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

(1)Setiap orang yang akan melaksanakan pembangunan menara wajib memperoleh IMB Menara.
(2)Persyaratan untuk memperoleh IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Sosialisasi rencana pendirian menara paling sedikit kepada pemilik tanah dan/atau bangunan di sekitar rencana pendirian menara dalam radius 1 (satu) rebahan tinggi menara yang diketahui oleh Dukuh, Lurah Desa dan Camat, yang dibuktikan dengan bukti penerimaan undangan peserta sosialisasi dan daftar hadir peserta sosialisasi yang menunjukan kehadiran peserta sosialisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen).
2. b.Persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan di sekitar rencana pendirian menara dalam radius 1 (satu) rebahan tinggi menara yang diketahui oleh Dukuh, Lurah Desa dan Camat.
3. c.Mendapatkan izin/rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai status dan kewenangannya :
  1. 1.Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan nasional;
  2. 2.Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi;
  3. 3.Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan kabupaten.
  4. 4.Lurah Desa untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan desa dan lingkungan.
4. d.Uang jasa bongkar yang disetor pada rekening titipan.
5. e.Persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(3)Izin dari penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan IMB Menara sebagai pengganti persyaratan alas hak.
(4)Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan keselamatan, kenyamanan warga, dan kesinambungan serta pertumbuhan industri.
(5)Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
(6)Permohonan pembangunan menara baru di zona cell plan eksisting akan diterbitkan oleh pemerintah Daerah setelah seluruh menara- menara eksisting dipergunakan untuk menara bersama sepanjang secara teknis memungkinkan. 8

Pasal 8B

(1)Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
1. a.antena di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
2. b.antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
(2)Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan IMB Menara.
(3)Antena yang dibangun di atas gedung, dengan ketinggian lebih dari 6 (enam) meter dari permukaan atap gedung dikategorikan sebagai menara.
(4)Dalam hal menara dan/atau antena didirikan di atas atau di bagian gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penyedia menara wajib melampirkan foto copy Izin Mendirikan Bangunan atas gedung yang akan ditempati menara pada saat mengajukan permohonan IMB Menara.

Pasal 8C

Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi wajib dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 8D

(1)Pembangunan Menara dikawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang- undangan untuk kawasan tersebut.
(2)Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kawasan bandar udara;
2. b.kawasan cagar budaya;
3. c.kawasan pariwisata;
4. d.kawasan hutan lindung;
5. e.kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
6. f.kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 8E

(1)Pendirian menara pada zona kawasan tertentu dengan bentuk menara kamuflase wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IMB Menara. 9 Pasal 8F Pembangunan menara pada bagian-bagian jalan wajib menggunakan struktur menara tunggal (monopole tower) bersama yang dikamuflasekan dan wajib memasang lampu penerangan jalan dan reflektor cahaya di bagian bawah menara. Pasal 8G
(1)Setiap pemilik menara, penyedia menara, pengelola menara, dan/atau pengguna menara yang melanggar Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 8A ayat (1), Pasal 8C ayat (1), Pasal 8D, dan Pasal 8E dikenakan sanksi administratif;
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.pemberian teguran tertulis pertama;
2. b.pemberian teguran tertulis kedua, disertai pemanggilan;
3. c.pemberian teguran tertulis ketiga, disertai pemanggilan;
4. d.penyegelan;dan
5. e.pencabutan izin mendirikan bangunan dan/atau pembongkaran bangunan menara sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 12 (dua belas) hari kerja, sejak tanggal diterima dan/atau dilakukan penyegelan;
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5)Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e , ditanggung oleh penyedia menara.
(6)Apabila penyedia menara tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembongkaran dengan biaya uang jasa bongkar yang telah disetor di rekening titipan.

5.Setelah ayat (4) Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Penyedia menara dan pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
(2)Penyedia menara atau pengelola menara yang memiliki menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya atau menara yang dikelolanya secara bersama-sama.
(3)Kesanggupan penyedia menara dan pengelola menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan. 10
(4)Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib memprioritaskan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara.
(5)Penyedia menara dan/atau pengelola menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi bertanggung jawab penuh atas semua kerugian yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibangun dan/atau dioperasikan.

6.Ketentuan ayat (1), ayat (3) diubah, setelah ayat (4) Pasal 16A ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

(1)Setiap pemilik menara, penyedia menara, pengelola menara, dan/atau pengguna menara yang melanggar Pasal 13 ayat (4), ayat
(5), dan ayat (6), Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), ayat
(2)dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
1. a.pemberian teguran tertulis pertama;
2. b.pemberian teguran tertulis kedua, disertai pemanggilan;
3. c.pemberian teguran tertulis ketiga, disertai pemanggilan;
4. d.penyegelan; dan
5. e.pencabutan izin mendirikan bangunan dan/atau pembongkaran bangunan menara sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 12 (dua belas) hari kerja, sejak tanggal diterima dan/atau dilakukan penyegelan;
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5)Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e , ditanggung oleh penyedia menara.
(6)Apabila penyedia menara tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembongkaran dengan biaya uang jasa bongkar yang telah disetor direkening titipan.

7.Ketentuan ayat (1), ayat (3) diubah, setelah ayat (4) Pasal 17A ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…