DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 6A diubah, Ketentuan Pasal 6B diubah, Ketentuan Pasal 6C diubah, Ketentuan Pasal 6D diubah, Diantara Pasal 6D dan Pasal 7, disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 6E dan Pasal 6F, Ketentuan Pasal 11 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 30 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
2.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
3.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutya disingkat LPJK adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan kegiatan jasa konstruksi, yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja, memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing, menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum, memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari LPJK atas pelanggaran yang dilakukan, dan memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan LPJK. 5
4.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
5.Perizinan adalah pemberian suatu persetujuan dari Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Daerah.
6.Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
7.Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
8.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
9.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
10.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
11.Sertifikat adalah :

a.tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 12.Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. 6
2. 13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. 14.Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau lembaga kemasyarakatan baik yang terkena dampak dan/atau yang mendapatkan manfaat maupun yang tidak terkena dampak dan/atau mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Bantul.
4. 15.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. 16.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. 17.Bupati adalah Bupati Bantul.
7. 18.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. 19.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. 20.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala PD yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerbitkan IUJK dan TDUP
10. 2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pengaturan perizinan usaha jasa konstruksi berlandaskan pada asas :

a.kejujuran dan keadilan;
b.manfaat;
c.kesetaraan; 7
d.keserasian;
e.keseimbangan;
f.profesionalitas;
g.kemandirian;
h.keterbukaan;
i.kemitraan;
j.keamanan dan keselamatan;
k.kebebasan;
l.pembangunan berkelanjutan; dan
m.wawasan lingkungan.
1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a.jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
b.bentuk dan kualifikasi usaha.
1. 4.Ketentuan Pasal 6A diubah, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a.usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
b.usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
c.usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
1. 5.Ketentuan Pasal 6B diubah, sehingga Pasal 6B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6B

(1)Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.umum; dan
2. b.spesialis.
(2)Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
1. a.arsitektur; 8
2. b.rekayasa;
3. c.rekayasa terpadu; dan
4. d.arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
(3)Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
1. a.konsultansi ilmiah dan teknis; dan
2. b.pengujian dan analisis teknis.
(4)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pengkajian;
2. b.perencanaan;
3. c.perancangan;
4. d.pengawasan; dan/atau
5. e.manajemen penyelenggaraan konstruksi.
(5)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.survei;
2. b.pengujian teknis; dan/atau
3. c.analisis.
  1. 6.Ketentuan Pasal 6C diubah, sehingga Pasal 6C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6C

(1)Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.umum; dan
2. b.spesialis.
(2)Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.bangunan gedung; dan
2. b.bangunan sipil.
(3)Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
1. a.instalasi; 9
2. b.konstruksi khusus;
3. c.konstruksi prapabrikasi;
4. d.penyelesaian bangunan; dan
5. e.penyewaan peralatan.
(4)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pembangunan;
2. b.pemeliharaan;
3. c.pembongkaran; dan/atau
4. d.pembangunan kembali.
(5)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

7.Ketentuan Pasal 6D diubah, sehingga Pasal 6D berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6D

(1)Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A huruf c meliputi:
1. a.bangunan gedung; dan
2. b.bangunan sipil.
(2)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rancang bangun; dan
2. b.perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
  1. 8.Diantara Pasal 6D dan Pasal 7, disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 6E dan Pasal 6F yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6E

(1)Bentuk Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.orang perseorangan; dan
2. b.badan usaha. 10
(2)badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.berbadan hukum; dan/atau
2. b.tidak berbadan hukum. Pasal 6F
(1)Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6E terdiri atas:
1. a.kecil;
2. b.menengah; dan
3. c.besar.
(2)Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
1. a.penjualan tahunan;
2. b.kemampuan keuangan;
3. c.ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
4. d.kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
(3)Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diatur dalam Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab BUJK;
2. b.fotokopi Akta Pendirian BUJK;
3. c.fotokopi pengesahan badan usaha;
4. d.fotokopi Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh LPJK;
5. e.fotokopi Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh LPJK; 11
6. f.fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha yang telah diverifikasi oleh PD yang membidangi Jasa Konstruksi;dan
7. g.surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
(2)Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi :
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab BUJK;
2. b.fotokopi Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh LPJK;
3. c.fotokopi Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh LPJK;
4. d.fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha yang telah diverifikasi oleh PD yang membidangi Jasa Konstruksi;
5. e.fotokopi bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas kontrak) 1 (satu) tahun terakhir;
6. f.surat asli IUJK lama;dan
7. g.surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
(3)Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi :
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab BUJK;
2. b.fotokopi akta perubahan, apabila terjadi perubahan nama BUJK dan/atau nama direksi/pengurus;
3. c.fotokopi pengesahan akta perubahan atau fotocopy bukti pendaftaran pengesahan akta perubahan dari pejabat yang berwenang bagi BUJK berbadan usaha;
4. d.surat keterangan domisili BUJK apabila terjadi perubahan alamat BUJK;
5. e.fotokopi Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
6. f.surat asli IUJK lama; dan
7. g.surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan. 12
(4)Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2)huruf d meliputi :
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab BUJK;
2. b.IUJK yang asli;
3. c.fotokopi surat pajak nihil;dan
4. d.surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
(5)Persyaratan penggantian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi :
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab BUJK;
2. b.surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi permohonan penggantian izin karena hilang;
3. c.surat asli IUJK yang rusak bagi permohonan penggantian izin karena rusak;dan
4. d.surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
  1. 10.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/TDUP berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya.
(2)Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/TDUP berkewajiban untuk :
1. a.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.melaporkan perubahan data BUJK/orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
3. c.menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada PD yang membidangi pembinaan usaha jasa konstruksi; dan
4. d.memasang papan nama perusahaan/usaha orang perseorangan pada kantor tempat usaha dengan ukuran paling kurang 40 cm x 80 cm dengan mencantumkan nomor IUJK/TDUP.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang- kurangnya memuat :
1. a.nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh; dan
2. b.institusi/lembaga pengguna jasa. 13
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…