DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Hak dan Kewajban dalam Pemakaman, Lokasi Tempat Pemakaman, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tempat Pemakaman, Tempat Pemakaman Fasilits Perumahan, Ketentuan Penyidikan, Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan bertambahnya penduduk dan pertumbuhan lingkungan permukiman, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
8.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemakaman adalah kegiatan mengubur jenazah, mengkremasi dan/atau menyimpan abu jenazah.
2.Tempat pemakaman adalah areal tanah yang dipergunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan makam keluarga.
3.Penyelenggaraan Pemakaman adalah proses pemakaman orang yang meninggal dunia.
4.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
5.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaaan.
6.Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
7.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
8.Tanah makam fasilitas adalah tanah makam yang disediakan oleh pengembang perumahan dengan luasan tertentu.
9.Tanah makam wakaf adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanah untuk pemakaman.
10.Nisan makam adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang nomor, blok, nama serta tanggal lahir dan meninggalnya seseorang. 4
11.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
13.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.Bupati adalah Bupati Bantul.
15.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
16.Setiap orang adalah orang perseorangan secara pribadi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan tempat pemakaman mencakup penyediaan tempat makam, pembinaan tempat makam, pengawasan tempat makam, dan penyelenggaraan perizinan pemakaman.

Pasal 3

Penyelenggaraan pemakaman bertujuan untuk memberikan pedoman pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemakaman.

Pasal 4

Penyelenggaraan pemakaman berlandaskan pada azas ketertiban, kemanfaatan, kekeluargaan, efisiensi dan kegotongroyongan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN

Pasal 5

(1)Setiap orang yang meninggal dunia, jenazahnya berhak dimakamkan, diperabukan dan/atau disimpan sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya. 5
(2)Pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan di tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan adat-istiadat penduduk setempat.
(3)Penggunaan tanah makam untuk setiap jenazah berukuran panjang maksimal 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter) x lebar 150 cm (seratus lima puluh centi meter) dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dan jarak antar makam tidak lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter).
(4)Untuk kepentingan pemakaman masal, Bupati dapat menetapkan tanah makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib mengurus dan menyelenggarakan pemakaman bagi orang terlantar atas beban Pemerintah Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemakaman jenazah terlantar di TPU milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Setiap orang yang berkunjung ke tempat pemakaman wajib memelihara kebersihan, keberadaan dan kehormatan tempat pemakaman.

BAB III

LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 8

(1)Lokasi untuk keperluan tempat pemakaman umum, yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan Bupati.
(2)Lokasi tanah untuk tempat pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, dan/atau krematorium yang dikelola badan hukum swasta/yayasan harus mendapat izin Bupati.
(3)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan pada rencana tata ruang dengan ketentuan :
1. a.tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
2. b.menghindari penggunaan tanah yang subur; 6
3. c.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
4. d.mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
5. e.mencegah penggunaan tanah yang berlebihan

Pasal 9

(1)Tempat pemakaman bukan umum dan/atau krematorium harus dikelola oleh badan dan/atau badan hukum/yayasan.
(2)Badan dan/atau badan hukum/yayasan yang dapat mengelola tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akta pendirian yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan formulir yang telah disediakan, dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2. b.fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah;
3. c.fotokopi akta pendirian badan dan/atau badan hukum/yayasan;
4. d.Surat Persetujuan dari seluruh tetangga pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi tempat pemakaman, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Dukuh, Lurah Desa dan Camat setempat;
5. e.proposal rencana penggunaan untuk tempat pemakaman bukan umum dan/atau crematorium; dan
6. f.kesesuaian aspek tata ruang.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 7

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…