DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Mei 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan pertumbuhan penduduk serta fungsi Kabupaten Bantul sebagai daerah penyangga perkotaan Yogyakarta, permasalahan pengelolaan sampah pada saat ini harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah;
c.bahwa Kabupaten Bantul ingin mewujudkan “Bantul Bersih Sampah Mulai Tahun 2019”, melalui pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai lagi dan harus ditetapkan Peraturan Daerah yang baru; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347); 3
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
3.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
4.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
5.Pengelola sampah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas lainnya.
6.Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
7.Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. 4
8.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
9.Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
10.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
11.Sampah organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
12.Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
13.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
15.Daur ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
16.Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pengumpulan sampah dari sumber sampah sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17.Reduce, reuse, recycle yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (reduce), pendauran ulang sampah (recycle), dan pemanfaatan kembali sampah (reuse).
18.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.
19.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 5
20.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
21.Transferdepo adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
22.Transferstation adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat tempat pemrosesan akhir.
23.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
24.Sampah liar adalah sampah yang berada di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25.Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.
26.Izin pelayanan pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
27.Pengelola sampah mandiri adalah lembaga, kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungannya.
28.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
29.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30.Bupati adalah Bupati Bantul.
31.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
32.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan sampah.
33.Orang adalah orang pribadi atau badan. 6
34.Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

Pasal 2

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.harmoni dan kelestarian lingkungan;
b.tanggung jawab;
c.berkelanjutan;
d.manfaat;
e.keadilan;
f.kesadaran;
g.kebersamaan;
h.kesehatan;
i.keamanan; dan
j.nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

a.mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
b.meningkatkan kualitas lingkungan;
c.meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

(1)Setiap orang berkewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah. 7
(2)Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang dan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
(3)Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
2. b.produsen;
3. c.PJPS;
4. d.Pemerintah Desa; dan
5. e.Pemerintah Daerah.
(4)Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengurangan sampah; dan
2. b.penanganan sampah.
(5)Kegiatan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara swakelola dan/atau melalui lembaga pengelola sampah.

Pasal 5

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:

a.pembatasan timbulan sampah;
b.pendauran ulang sampah; dan/atau
c.pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 6

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan cara:

a.menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
b.pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
c.fasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; 8
d.fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah;
e.pengawasan penerapan label produk yang ramah lingkungan;
f.melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari pembuangan sampah sembarang atau sampah liar; dan
g.melakukan kegiatan pengurangan sampah di masing masing lingkungan tempat kerja perangkat daerah dan /atau fasilitas umum.

Pasal 7

Setiap orang berkewajiban melakukan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan cara:

a.mereduksi timbulan sampah pada sumber sampah; dan/atau
b.mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan memerlukan wadah kemasan berkewajiban menggunakan wadah kemasan yang ramah lingkungan, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 9

(1)Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara:
1. a.menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
2. b.menggunakan bahan produksi dan menghasilkan produk dengan menggunakan wadah kemasan yang ramah lingkungan, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(2)Rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan. 9

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan cara menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…