DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prioritas dan Nilai; Tugas dan Tanggung Jawab; Pelaksanaan Pendidikan Karakter; Rencana Aksi Pelaksanaan Pendidikan Karakter; Monitoring dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat dan Media; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab membina dan mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya lokal di Daerah pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal bagi warga masyarakat secara terencana, terpadu dan sistematis;
c.bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Karakter, diperlukan pengaturan yang memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); SALINAN 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang dilakukan untuk membentuk peserta didik dengan karakter berbasis nilai luhur Pancasila dan budaya lokal di Kabupaten Bantul.
2.Penyelenggaraan Pendidikan Karakter adalah upaya untuk menanamkan nilai karakter tertentu kepada peserta didik agar memiliki pola pikir, sikap, mental, dan perilaku yang baik dan benar melalui implementasi pendidikan karakter pada satuan pendidikan.
3.Nilai Welas Asih adalah nilai Pendidikan Karakter yang mencerminkan karakteristik budaya lokal Daerah.
4.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5.Satuan Pendidikan adalah institusi pendidikan formal, nonformal, dan informal di Daerah.
6.Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar.
7.Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8.Satuan Pendidikan Informal adalah kelompok layanan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan melalui pendidikan keluarga dan lingkungan.
9.Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur kurikulum.
10.Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik.
11.Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.
12.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
13.Bupati adalah Bupati Bantul.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter yang sesuai nilai budaya lokal dan kewenangan yang dimiliki Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Daerah bertujuan untuk:

a.mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur;
b.mewujudkan masyarakat Daerah yang berkarakter berbasis nilai luhur agama, Pancasila, dan budaya lokal;
c.membangun budaya bermusyawarah, melaksanakan keputusan bersama, berjiwa sosial, dan membangun jiwa kepemimpinan; dan
d.mengembangkan potensi dasar agar memiliki pola pikir, sikap, mental, dan perilaku yang baik dan benar.

BAB II

PRIORITAS DAN NILAI

Pasal 4

(1)Prioritas Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dilakukan dengan mengimplementasikan nilai budaya lokal Daerah dan memperhatikan nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya.
(2)Nilai budaya lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Nilai Welas Asih.
(3)Nilai Welas Asih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.kesopanan/kesantunan;
2. b.kerja sama;
3. c.toleransi;
4. d.rendah hati;
5. e.keadilan;
6. f.kepedulian;
7. g.pengendalian diri; dan
8. h.kejujuran.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter mempunyai tugas:

a.menyediakan anggaran, sarana dan prasarana untuk Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik;
b.menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan Pendidikan Karakter sesuai dengan kewenangannya; 4
c.melaksanakan dan mengoordinasikan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bersama dengan Pemerintah Kalurahan dan Satuan Pendidikan;
d.melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, dan pihak ketiga yang mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik;
e.menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik;
f.melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan;
g.memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter; dan
h.melaporkan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab menjamin terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Karakter melalui strategi:

a.penyusunan perangkat kebijakan;
b.implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan; dan
c.sosialisasi.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyusun perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
(2)Perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pedoman pelaksanaan; dan/atau
2. b.program dan kegiatan.
(3)Penyusunan perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana yang bersumber pada Nilai Welas Asih.
(4)Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.standar minimal materi muatan kurikulum;
2. b.indikator ketercapaian Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik; dan
3. c.tata cara evaluasi ketercapaian Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik.
(5)Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan tetap berpedoman pada kebijakan nasional. 5

Pasal 9

Dalam menyusun perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat melibatkan:

a.Perangkat Daerah terkait lainnya; dan/atau
b.Pemerintah Kalurahan.

Pasal 10

(1)Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan pada:
1. a.Satuan Pendidikan Formal;
2. b.Satuan Pendidikan Nonformal; dan
3. c.Satuan Pendidikan Informal.
(2)Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terintegrasi dengan materi muatan kurikulum yang mencerminkan Nilai Welas Asih.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…