DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak masih belum dilakukan secara maksmimal yang mengakibatkan masih terjadi tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak, sehingga diperlukan peran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan generasi anak yang sehat, cerdas, dan sejahtera;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3.Penyelenggaraan Perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksplotasi, perlakukan salah dan penelantaran, mengurangi resiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada Anak dalam situasi rentan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
4.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 3
5.Orangtua adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
7.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
9.Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh- kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
10.Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
11.Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
12.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak.
13.Pengurangan Resiko Kerentanan adalah tindakan dini terhadap Anak dan Keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
14.Penanganan korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
15.Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orang tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan Anak atau nama lain sejenisnya.
16.Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 4
17.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak Anak.
18.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).
19.Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
20.Keluarga pengganti adalah keluarga/lembaga sebagai tempat pengasuhan yang dipilih olehinstitusi yang berwenang dengan persetujuan korban dengan mempertimbangkan keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik bagi anak.
21.Forum Anak adalah organisasi yang anggotanya Anak yang menjadi pengurus organisasi Anak, sanggar atau kelompok kegiatan Anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.
22.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
23.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
25.Bupati adalah Bupati Bantul.
26.Perangkat Daerah adaah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan anak berasaskan :

a.non diskriminasi;
b.kepentingan yang terbaik bagi Anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
d.penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak. 5

BAB II

PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 4

(1)Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.hak pengasuhan lingkungan keluarga dan keluarga pengganti;
3. c.hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
5. e.hak perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,yaitu:
1. a.hak atas nama sebagai identitas diri;
2. b.hak atas status kewarganegaraan;
3. c.hak untuk berpartisipasi menyatakan dan didengar pendapatnya; dan
4. d.hak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi.
(3)Hak pengasuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,yaitu:
1. a.hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan termasuk bagi Anak penyandang disabilitas;
2. b.hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
3. c.hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan orang tua; dan
4. d.hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri/wali.
(4)Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c,yaitu:
1. a.hak untuk memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan,balita, kanak-kanak dan remaja;
2. b.hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
3. c.hak untuk memperoleh akses air bersih; dan
4. d.hak untuk memperoleh lingkungan yang bebas dari asap rokok.
(5)Hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,yaitu:
1. a.hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
2. b.hak untuk memperoleh lingkungan sekolah yang ramah Anak;
3. c.hak untuk memperoleh sarana transportasi yang memadai bagi Anak sekolah;
4. d.hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekrekreasi, berkreasi demi pengembangan diri; dan
5. e.hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam ilmu pengetahuan, olahraga, seni dan budaya. 6
(6)Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,yaitu:
1. a.hak untuk memperoleh perlindungan apabila berhadapan dengan masalah hukum (ABH) baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban;
2. b.hak untuk memperoleh perlindungan bagi Korban Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD);
3. c.hak untuk tidak melakukan dan dilibatkan dalam Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (PTBA);
4. d.hak untuk memperoleh perlindungan akibat dari bencana alam; dan
5. e.hak untuk memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak.

Pasal 5

(1)Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan swasta.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi terpenuhinya Hak Anak melalui program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara :

a.Pencegahan;
b.Pengurangan Resiko Kerentanan;
c.Penanganan Korban;
d.Penyediaan Sistim Informasi Data Anak; dan
e.Bekerja sama dengan Forum Anak.

Pasal 7

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui upaya :

a.meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat dalam mewujudkan Perlindungan anak;
b.meningkatkan kapasitas pelayanan Perlindungan anak; dan
c.meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. 7

Pasal 8

(1)Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi dan pemberian informasi melalui media elektronik dan non elektronik
(2)Peningkatan kapasitas pelayanan Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan perumusan kebijakan dan program pemenuhan Hak Anak, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan.
(3)Peningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi, dan memberikan kesempatan pada Anak untuk berpartisipasi dalam Forum Anak atau organisasi Anak Lainnya.

Pasal 9

Pengurangan Resiko Kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui :

a.Pengurangan Resiko Kerentanan pada Anak dalam situasi rentan;
b.Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan pengasuhan;
c.Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan pendidikan;
d.Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan masyarakat; dan
e.Pengurangan Resiko Kerentanan di lingkungan pekerjaaan.

Pasal 10

(1)Pengurangan Resiko Kerentanan Terhadap Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui:
1. a.mengidentifikasi kelompok Anak yang rentan mengalami Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan Penelantaran Terhadap Anak; dan
2. b.pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan Pengurangan Resiko Kerentanan padaAnak dalam situasi rentan.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…