DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 175

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Perusahaan Daerah Aneka Dharma yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perumda Aneka Dharma.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan badan usaha milik daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma; 2 Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA DHARMA 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma yang selanjutnya disingkat Perumda Aneka Dharma adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
2.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3.Modal dasar adalah modal yang dimiliki Perumda Aneka Dharma pada saat pendirian.
4.Modal disetor adalah bagian dari modal ditempatkan yang sudah dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Aneka Dharma.
5.Direksi adalah organ Perumda Aneka Dharma yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Aneka Dharma baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Aneka Dharma yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan.
7.Direksi adalah organ Perumda Aneka Dharma yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Aneka Dharma untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Dharma serta mewakili Perumda Aneka Dharma baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kespakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
9.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Aneka Dharma. 4
10.Lembaga Professional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik untuk melakukan proses penilaian terhadap bakan calon anggota Dewan Pengawas atau bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.
11.Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Dharma dan mengikuti proses penjaringan.
12.Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Direksi Perumda Aneka Dharma dan mengikuti proses penjaringan.
13.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama bakal calon anggota Dewan Pengawas yang telah mengikuti UKK.
14.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama bakal calon anggota Direksi yang telah mengikuti UKK.
15.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
16.Pegawai adalah Pegawai Perumda Aneka Dharma.
17.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18.Bupati adalah Bupati Bantul.
19.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Aneka Dharma yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perumda Aneka Dharma. 5

Pasal 3

(1)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Aneka Dharma beralih kepada Perumda Aneka Dharma.
(2)Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 4

Perumda Aneka Dharma berkedudukan di Daerah.

Pasal 5

(1)Perumda Aneka Dharma dapat membuka kantor cabang di seluruh wilayah kecamatan dan/atau desa di Daerah.
(2)Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.
(3)Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Aneka Dharma untuk:

a.memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
b.mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Aneka Dharma untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan 6
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Aneka Dharma terdiri atas :

a.bidang perdagangan umum;
b.bidang pelayanan jasa;
c.bidang pertanian;
d.bidang perindustrian;
e.bidang pertambangan;
f.bidang peternakan; dan
g.bidang pariwisata.

BAB V

MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda Aneka Dharma ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor sebesar Rp7.215.063.051,00. (tujuh milyar dua ratus lima belas juta enam puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah)
(3)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham-saham.

BAB VI

ORGAN PERUMDA ANEKA DHARMA

Pasal 10

(1)Pengurusan Perumda Aneka Dharma dilakukan oleh organ.
(2)Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi. 7
(3)Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan dan mengembangkan Perumda Aneka Dharma dapat melakukan rapat.
(4)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan kerja anggaran; dan
3. c.rapat luar biasa.

Isi peraturan

Teks175PDFHirarki

Memuat teks peraturan…