DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksana Keterbukaan Informasi Publik; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Klasifikasi Informasi; Komisi Informasi Daerah; Hak dan Kewajiban; Pelaporan dan Pembinaan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta badan publik lainnya, perlu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan demokratis;
c.bahwa untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik yang mendukung pemerintahan yang baik, transparan, dan demokratis, perlu pengaturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); SALINAN 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Keterbukaan Informasi Publik adalah keadaan dapat diaksesnya Informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan oleh Badan Publik.
2.Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan dapat diaksesnya Informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan oleh Badan Publik.
3.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5.Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan menyediakan, mengumumkan dan memberikan layanan Informasi kepada pengguna dan/atau pemohon Informasi Publik.
6.Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Standar Layanan adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik.
7.Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
8.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
9.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, atau lembaga.
10.Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik. 3
12.Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
13.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan perundang-undangan.
14.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
15.Komisi Informasi Daerah yang selanjutnya disingkat KID adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi di Daerah.
16.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17.Bupati adalah Bupati Bantul.
18.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Daerah dan Kabupaten/Kota.
19.Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur atau bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
20.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan Publik untuk melaksanakan Pelayanan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin hak Masyarakat untuk mengetahui rencana, program, dan proses, serta alasan pengambilan kebijakan publik;
2. b.meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam proses kebijakan publik;
3. c.mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. d.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas; dan
5. e.memberikan kepastian ketersediaan Informasi dan dokumen yang cepat, tepat dan terbaru, serta terpercaya dan dapat diakses secara luas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah berasaskan:

a.keterbukaan;
b.tepat guna; dan
c.tepat sasaran.

BAB II

PELAKSANA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

(1)Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Badan Publik. 4
(2)Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Badan Publik negara pada pemerintahan Daerah; dan
2. b.selain Badan Publik negara.
(3)Badan Publik negara pada pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Pemerintah Daerah:
2. b.DPRD;
3. c.pemerintah kalurahan;
4. d.badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah; dan
5. e.lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b berupa organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 5

(1)Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, setiap Badan Publik:
1. a.menunjuk PPID; dan
2. b.membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan Informasi.
(2)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional pengelola Informasi dan dokumentasi.
(3)Sistem penyediaan layanan informasi berupa:
1. a.layanan dalam jaringan; dan
2. b.layanan luar jaringan.

Pasal 6

(1)Kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi terdiri atas:
1. a.Atasan PPID;
2. b.PPID;
3. c.PPID pelaksana;
4. d.tim pertimbangan;
5. e.bidang pengelolaan Informasi;
6. f.bidang pelayanan Informasi;
7. g.bidang pengelolaan dokumen dan arsip; dan/atau
8. h.bidang pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa.
(2)Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh kepala Badan Publik.
(3)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melekat pada pejabat yang membidangi urusan pelayanan Informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.
(4)PPID pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh pejabat di unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/Perangkat Daerah/sebutan lainnya.
(5)Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan lnformasi Publik.
(6)Keanggotaan bidang pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan Informasi Publik. 5
(7)Keanggotaan bidang pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang Pelayanan Informasi Publik.
(8)Keanggotaan bidang pengelolaan dokumen dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang kearsipan.
(9)Keanggotaan bidang pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang hukum.

Pasal 7

Ketentuan mengenai kelembagaan pengelolaan Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
1. a.membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis Informasi yang dikecualikan;
2. b.membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi; dan
3. c.membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan Informasi Publik.
(2)Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pertimbangan mempunyai wewenang:
1. a.melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun kajian tentang Informasi yang dikecualikan;
2. b.melaksanakan koordinasi dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap sengketa Informasi yang terjadi; dan
3. c.melaksanakan koordinasi dalam rangka memberikan pertimbangan lain terkait penyelenggaraan keterbukaan Informasi.

Pasal 9

(1)Bidang pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
1. a.menyusun program pengelolaan Informasi;
2. b.melaksanakan inventarisasi dan pengklasifikasian Informasi Publik;
3. c.melaksanakan penyusunan kajian Informasi yang dikecualikan; dan
4. d.melaksanakan pengelolaan laman Badan Publik.
(2)Bidang pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ketersediaan Informasi Publik.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengelolaan Informasi mempunyai wewenang melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka pengelolaan Informasi Publik.

Pasal 10

(1)Bidang pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:
1. a.melakukan pelayanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan Pelayanan Informasi Publik yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana; 6
3. c.melakukan penyampaian Informasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat; dan
4. d.membuat rekapitulasi laporan permohonan Informasi setiap akhir pekan terkait dengan permohonan Informasi yang diterima, diproses, ditindaklanjuti atau ditolak.
(2)Bidang pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pelayanan Informasi mempunyai wewenang melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan pelayanan Informasi.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…