DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama, Logo, dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Jangka Waktu Pendirian; Kegiatan Usaha, Tugas, dan Fungsi; Modal; Anggaran Dasar; Organ Perusahaan; Susunan Organisasi dan Tata Kerja; Kepegawaian; Perencanaan dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Kerja Sama; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah, penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perbankan, dan peningkatan pendapatan asli Daerah, diperlukan optimalisasi tugas dan fungsi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) sebagai badan usaha milik daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
4.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) adalah Perseroda di bidang usaha perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
7.Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. 3
8.Direksi adalah organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9.Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
10.Bupati adalah Bupati Bantul.
11.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1984 Seri D Nomor 3) dan diubah terakhir nama dan bentuk badan hukumnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 11), diubah namanya menjadi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

Pasal 3

(1)Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka nama dan logo Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) berubah menjadi nama dan logo PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
(2)Penetapan perubahan nama dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 4

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bantul.

Pasal 5

(1)PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan kantor jaringan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembukaan kantor cabang dan kantor jaringan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS.
(3)Pembukaan kantor cabang dan kantor jaringan lainnya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

(1)Maksud pendirian PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) untuk memberikan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat di Daerah.
(2)Tujuan pendirian PT. BPR Bank Bantul (Perseroda): 4
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
5. e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 7

(1)PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) didirikan sampai dengan dilakukan pembubaran.
(2)Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

BAB V

KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 8

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
h.melakukan kegiatan pengalihan piutang;
i.membantu Pemerintah Daerah, pemerintah kalurahan, BUMD, dan badan layanan umum daerah dalam menghimpun dana dan memberikan pelayanan umum perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.membantu pemerintah kalurahan melaksanakan fungsi pemegang kas kalurahan dan sebagai penyalur dana transfer ke kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan/atau
l.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) bertugas melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. 5

Pasal 10

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:

a.penghimpunan dana; dan
b.penyaluran dana.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…