DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok : Penerima Manfaat, Persyaratan Penerima Manfaat, Manfaat Pelayanan Pendampingan, Kerja Sama, Penyelenggaraan Pendampingan Pembiayaan Kesehatan, Peran Serta Masyarakat, Larangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah perlu mewujudkan cakupan Pendampingan Pembiayaan Kesehatan secara menyeluruh bagi setiap Penduduk Kabupaten Bantul;
c.bahwa pelaksanaan untuk mewujudkan cakupan Pendampingan Pembiayaan Kesehatan secara menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pendampingan Pembiayaan Kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746); 3
7.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pendampingan Pembiayaan Kesehatan adalah penyelenggaraan pendampingan bantuan pembiayaan kesehatan dalam rangka menjamin Penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2.Penerima Manfaat adalah Warga Kabupaten Bantul atau setiap orang yang mengalami kegawatdaruratan medis yang menerima manfaat Pendampingan Pembiayaan Kesehatan Daerah.
3.Kegawatdaruratan Medis adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
4.Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada penerima manfaat berdasarkan suatu perjanjian kerjasama. 4
5.Bantuan Pembiayaan Kesehatan adalah bantuan yang diberikan oleh Dinas sebagai pembayaran pelayanan kesehatan bagi Penerima Manfaat.
6.Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah iuran program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.
7.Warga Kabupaten Bantul adalah setiap orang yang memiliki dokumen administrasi kependudukan Kabupaten Bantul.
8.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10.Bupati adalah Bupati Bantul.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pendampingan Pembiayaan Kesehatan agar Penerima Manfaat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Pasal 3

Pendampingan Pembiayaan Kesehatan bertujuan memberikan bantuan Pendampingan Pembiayaan Kesehatan bagi Penerima Manfaat untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Pendampingan Pembiayaan Kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kemanusiaan;
b.kemanfaatan; dan
c.keadilan sosial bagi masyarakat. 5

Pasal 5

Pendampingan Pembiayaan Kesehatan diselenggarakan dengan berpedoman pada prinsip :

a.kegotongroyongan;
b.nirlaba;
c.keterbukaan;
d.kehati-hatian;
e.akuntabilitas; dan
f.portabilitas.

BAB II

PENERIMA MANFAAT

Pasal 6

(1)Penerima Manfaat terdiri atas:
1. a.Warga Kabupaten Bantul yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
2. b.Warga Kabupaten Bantul peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang memerlukan pelayanan kesehatan dan tidak ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional;
3. c.Warga Kabupaten Bantul yang memerlukan pelayanan kesehatan dalam rangka menunjang program Pemerintah Daerah; dan/atau
4. d.Penerima Manfaat yang mengalami kegawatdaruratan medis di Daerah.
(2)Pendampingan Pembiayaan Kesehatan bagi Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
1. a.Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; atau
2. b.Bantuan Pembiayaan Kesehatan.

Pasal 7

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan diperuntukkan bagi Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 8

(1)Bantuan Pembiayaan Kesehatan diperuntukkan bagi Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan di PPK. 6
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bantuan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA MANFAAT

Pasal 9

(1)Syarat Penerima Manfaat meliputi:
1. a.Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan/atau
2. b.Kartu Keluarga;
(2)Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerima Manfaat berhak memperoleh layanan kesehatan.
(3)Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara berjenjang.
(4)Dalam hal Penerima Manfaat mengalami kegawatdaruratan medis dan tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga, Fasilitas Kesehatan atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial menerbitkan surat keterangan.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi data Penerima Manfaat.
(2)Verifikasi dan validasi data Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…