DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Pesantren; Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mekanisme Pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pesantren; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Bantul perlu mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah, guna meningkatkan kualitas pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3),

Mengingat

Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, perlu diatur fasilitasi penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan di Daerah oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah pemberian dukungan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Pesantren yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
4.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
5.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
6.Bupati adalah Bupati Bantul.
7.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.keadilan;
c.kebangsaan;
d.kemandirian;
e.keberdayaan;
f.kemaslahatan;
g.multikultural;
h.profesionalitas;
i.akuntabilitas;
j.keberlanjutan; dan
k.kepastian hukum

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam bagi masyarakat melalui Pesantren;
b.memperkokoh pesantren yang memiliki fungsi sebagai pelestari budaya, menegakkan Pancasila dan melestarikan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi fungsi pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat; dan
d.mengoptimalkan peran Pesantren sebagai salah satu warisan dan kekuatan budaya di Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.melakukan pendataan Pesantren;
2. b.menyusun dan menetapkan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
3. c.menetapkan standar Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
4. d.mengalokasikan anggaran dukungan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; dan
5. e.melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pesantren dalam pemanfaatan dukungan dan fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dari Pemerintah Daerah.
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Pesantren yang telah terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(4)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya. 4
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Dalam menyusun dan menetapkan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah memperhatikan aspirasi Pesantren.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

(1)Standar Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c untuk menentukan skala prioritas Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PESANTREN

Pasal 7

Setiap Pesantren berhak:

a.mendapat Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dari Pemerintah Daerah;
b.memperoleh pengakuan, penetapan, dan dukungan berdasarkan tradisi dan kekhasan Pesantren;
c.mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan fungsi Pesantren;
d.menyelenggarakan program dan kegiatan Pesantren;
e.mengelola dan mengembangkan kapasitas kelembagaan secara mandiri; dan
f.mendapatkan akses dan kemudahan dalam melakukan kerja sama di bidang penyelenggaraan pesantren.

Pasal 8

Setiap Pesantren berkewajiban:

a.mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin;
b.menanamkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan keistimewaan;
c.menjaga kekhasan atau keunikan yang mencerminkan tradisi, kehendak, cita-cita, ragam dan karakter Pesantren;
d.menggunakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peruntukkannya;
e.mewujudkan pesantren ramah anak, perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas; dan
f.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal Pesantren tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren pada tahun berikutnya. 5

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PESANTREN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PESANTREN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019