DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, memuat :a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih ; c. laporan operasional; d. neraca; e. laporan perubahan ekuitas; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan; Laporan keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6.Bupati adalah Bupati Bantul.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, memuat :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih ;
3. c.laporan operasional ;
4. d.neraca;
5. e.laporan perubahan ekuitas ;
6. f.laporan arus kas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

a.pendapatan : Rp. 2.609.413.354.404,57 4
b.belanja : Rp. 2.616.013.652.966,71 Surplus/(Defisit) Rp. ( 6.600.298.562,14 )
c.pembiayaan : penerimaan : Rp. 197.220.549.259,59 pengeluaran : Rp. 16.700.000.000,00 Pembiayaan netto Rp. 180.520.549.259,59

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah dengan rincian sebagai berikut: Rp. 37.251.347.511,57
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.572.162.006.893,00
2. 2.realisasi Rp. 2.609.413.354.404,57 Selisih Rp. 37.251.347.511,57
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah dengan rincian sebagai berikut: Rp. (131.668.903.186,29)
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.747.682.556.153,00
2. 2.realisasi Rp. 2.616.013.652.966,71 Selisih Rp. (131.668.903.186,29)
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 168.920.250.697,86 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.defisit setelah perubahan Rp. ( 175.520.549.260,00 )
2. 2.realisasi Rp. (6.600.298.562,14) Selisih Rp. 168.920.250.697,86
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. ( 1.000.000.000,41 ) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.angaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 198.220.549.260,00
2. 2.realisasi Rp. 197.220.549.259,59 Selisih Rp. ( 1.000.000.000,41 )
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (6.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.angaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp. 22.700.000.000,00 5 perubahan
2. 2.realisasi Rp. 16.700.000.000,00 Selisih Rp. (6.000.000.000,00)
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 4.999.999.999,59 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.angaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 175.520.549.260,00
2. 2.realisasi Rp. 180.520.549.259,59 Selisih Rp. 4.999.999.999,59

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp. 196.239.211.759,59
b.penggunaan saldo anggaran lebih Rp. 196.239.211.759,59
c.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan Rp. 173.920.250.697,45
d.koreksi pembukuan tahun sebelumnya Rp. 0,00
e.saldo anggaran lebih akhir Rp. 173.920.250.697,45

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp. 3.769.487.925.940,09
b.jumlah kewajiban Rp. 45.698.105.907,86
c.jumlah ekuitas dana Rp. 3.723.789.820.032,23

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.pendapatan laporan operasional dari kegiatan operasional Rp. 2.695.520.912.148,42
b.beban dari kegiatan operasional Rp. 2.510.955.160.649,03
c.surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp. 1.368.877.380,00
d.pos luar biasa Rp. 0,00
e.surplus/defisit laporan operasional Rp. 185.934.628.879,39 6

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a.saldo kas awal per 1 Januari 2024 Rp. 196.239.211.759,59
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp. 271.999.211.283,75
c.arus kas dari aktivitas investasi Rp. (294.318.172.345,89)
d.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00
e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 0,00
f.saldo kas akhir per 31 Desember 2024 Rp. 173.920.250.697,45

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a.ekuitas awal Rp. 3.554.397.164.882,24
b.surplus/defisit laporan operasional pada periode bersangkutan Rp. 185.934.628.879,39
c.koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas Rp. (16.541.973.729,42)
d.ekuitas akhir Rp. 3.723.789.820.032,21

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
1. 1.Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
2. 2.Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 7
3. 3.Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
4. 4.Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.Lampiran III : Laporan operasional;
d.Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan arus kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi asset tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas:
1. 1.Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan
2. 2.Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah. 8
u.Lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…