DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2), Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 Pasal baru yakni Pasal 5A, Ketentuan Pasal 11 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 3
7.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
3.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
4.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
5.Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bantul.
7.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bantul.
8.Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten.
9.Staf Ahli Bupati yang selanjutnya dengan disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya. 5
10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan.
11.Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut RSD adalah Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagai institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Bupati adalah Bupati Bantul.
16.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah yang terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sub urusan pendidikan dasar dan pendidikan nonformal serta urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 6
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. 5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
6. 6.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
7. 7.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. 8.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang, serta melaksanakan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pertanahan dan tata ruang;
9. 9.Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang kebudayaan;
10. 10.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
12. 12.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 7
13. 13.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. 14.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
17. 17.Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
19. 19.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
20. 20.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
e.Badan Daerah yang terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 8
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
f.Kapanewon yang terdiri atas :
1. 1.Kapanewon Srandakan Tipe A;
2. 2.Kapanewon Sanden Tipe A;
3. 3.Kapanewon Kretek Tipe A;
4. 4.Kapanewon Pundong Tipe A;
5. 5.Kapanewon Bambanglipuro Tipe A;
6. 6.Kapanewon Pandak Tipe A;
7. 7.Kapanewon Pajangan Tipe A;
8. 8.Kapanewon Bantul Tipe A;
9. 9.Kapanewon Jetis Tipe A;
10. 10.Kapanewon Imogiri Tipe A;
11. 11.Kapanewon Dlingo Tipe A;
12. 12.Kapanewon Banguntapan Tipe A;
13. 13.Kapanewon Pleret Tipe A;
14. 14.Kapanewon Piyungan Tipe A;
15. 15.Kapanewon Sewon Tipe A;
16. 16.Kapanewon Kasihan Tipe A; dan
17. 17.Kapanewon Sedayu Tipe A;
18. 3.Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Pengaturan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip penyederhanaan birokrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

4.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 Pasal baru yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

(1)Pada Dinas Kesehatan dibentuk RSD sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas. fungsi, dan tata kerja RSD sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 11 dihapus. Pasal II
1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 101) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 10 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 Agustus 2021 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH Diundangkan di Bantul pada tanggal 25 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd HELMI JAMHARIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : (5,21/2021) 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 20216 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain telah mengatur mengenai Perangkat Daerah. Pengaturan mengenai Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menegaskan bahwa pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran (rightsizing) dan tepat proses maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini didasarkan pada asas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan dan potensi daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas dan pendayagunaan kearifan lokal. Perangkat Daerah yang dibentuk merupakan salah satu sarana untuk mencapai visi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yakni “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika’’ Visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) misi yakni :

a.Misi kesatu : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima; 12
b.Misi kedua : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
c.Misi ketiga : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
d.Misi keempat : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
e.Misi kelima : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak anak, Ramah Perempuan dan Difabel. Berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah dimaksud, maka evaluasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah menjadi kebutuhan untuk memastikan Perangkat Daerah dapat mewujudkannya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur :
a.perubahan tipe Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Tipe B menjadi Tipe A. Perubahan tipe pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman didasarkan penambahan beban urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dari skor 644 (enam ratus empat puluh empat) menjadi skor 808 (delapan ratus delapan), serta untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang merupakan tujuan dari misi keempat Bupati Bantul.
b.perubahan tipe pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Tipe B menjadi Tipe A, dengan jumlah skor 880 (delapan ratus delapan puluh) untuk mengakomodir beban urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk terwujudnya pelayanan publik yang prima bidang adminitrasi kepedudukan dan pencatatan sipil yang merupakan kebutuhan dasar administrasi setiap penduduk dan bagian dari misi kesatu Bupati Bantul. 13
c.penggabungan Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, untuk mewujudkan simplikasi proses bisnis pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang diintegrasikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian. Kesederhanaan proses bisnis dimaksud diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui kabupaten kreatif .
d.penyesuaian nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
e.pembentukan Dinas Sosial, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menjadi satu kesatuan dengan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk mendukung pencapaian misi penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel;
f.pembentukan Perangkat Daerah baru yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kedua Perangkat Daerah tersebut diharapkan dapat mewujudkan tercapainya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi alam yang berbatasan langsung dengan laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
g.kelembagaan Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 14
h.penyelarasan nomenklatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
i.penyelarasan kelembagaan Perangkat Daerah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga desain kelembagaan menjadi tepat fungsi, ukuran dan tepat proses, antara lain salah satunya mensyaratkan adanya kesesuaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah, agar menghasilkan kinerja efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan perubahan untuk kedua kali, agar pelaksanaan penataan organisasi Perangkat Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan urusan pemerintahan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas 15 Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas Angka 4

Pasal 5A

Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 139

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…