DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Beberapa ketentuan antara lain dalam Pasal 1 angka 19 s.d. 23, Pasal 58 s.d. 65, Pasal 157 s.d. 160 dihapus dan ketentuan huruf e ayat (3) Pasal 6 , Pasal 7 pasal 8 ayat (5), Pasal 11, Pasal 13 ayat (3) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. 4 Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Daerah.
2.Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
3.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
4.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
5.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 5
6.Jenis pendidikan adalah kelompok yang di dasar pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
7.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9.Pendidikan karakter adalah suatu konsep dasar yang diterapkan dalam pemikiran seseorang untuk menjadikan akhlak jasmani, rohani maupun budi pekerti agar lebih berarti dari sebelumnya sehingga dapat mengurangi krisis moral.
10.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
12.Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 6
15.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
17.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19.Dihapus
20.Dihapus.
21.Dihapus.
22.Dihapus.
23.Dihapus.
24.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25.Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
26.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
27.Dihapus.
28.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 7
29.Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
30.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
31.Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
32.Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
33.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
34.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
35.Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pendidikan yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
36.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Daerah.
37.Komite Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
38.Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Bantul, penduduk luar Kabupaten Bantul, dan warga negara asing yang tinggal di daerah Bantul.
39.Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 8
40.Budaya membaca adalah kebiasaaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
41.Budaya menulis adalah kebiasaaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk menulis yang bermanfaat bagi kehidupan.
42.Budaya kreatif adalah kemampuan warga masyarakat untuk melakukan inovasi dan kreasi, melakukan terobosan dan menemukan hal-hal baru, untuk meningkatkan kompetensi dirinya maupun orang lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
43.Budaya belajar adalah kebiasaaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
44.Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.
45.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
46.Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
47.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
48.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
49.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
50.Bupati adalah Bupati Bantul.
51.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 9
52.Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
53.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
54.Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
2.Ketentuan huruf e ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kebijakan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
1. a.rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
2. b.rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
3. c.rencana stategis pendidikan daerah;
4. d.rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
5. e.rencana kerja dan anggaran tahunan daerah;
6. f.Peraturan Daerah di bidang pendidikan; dan
7. g.Peraturan Bupati di bidang pendidikan.
(3)Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
1. a.semua jajaran Pemerintah Daerah;
2. b.penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
3. c.satuan atau program pendidikan;
4. d.Komite Sekolah;
5. e.peserta didik;
6. f.orang tua/wali peserta didik;
7. g.pendidik dan tenaga kependidikan;
8. h.masyarakat; dan
9. i.pihak lain yang terkait dengan pendidikan. 10
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program pendidikan dasar.
(2)Setiap orang tua/wali peserta didik wajib mendukung pelaksanaan programpendidikan dasar.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus

4.Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dan DPRD mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah APBD.
(3)Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan :
1. a.bantuan operasional pendidikan;
2. b.anggaran dinas bagi program peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan sumber belajar masyarakat; dan
3. c.kegiatan lainnya yang menunjang pendidikan.
(4)Alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat.
(5)Alokasi anggaran pendidikan PAUD dapat bersumber dari Dana APBDesa yang diperuntukkan :
1. a.Alat Peragaan Edukatif (APE); dan
2. b.kegiatan lainnya yang mendukung pendidikan PAUD. 11
  1. 5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat kabupaten yang meliputi :
1. a.Kecamatan; dan
2. b.Desa
(2)Untuk menjamin pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan layanan pendidikan yang bersifat:
1. a.nondiskriminatif;
2. b.inklusif; dan
3. c.afirmatif.
(3)Dihapus.

6.Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan DIY bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
(3)Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi terpenuhinya:
1. a.akreditasi program pendidikan;
2. b.akreditasi satuan pendidikan;
3. c.kompetensi peserta didik;
4. d.kompetensi pendidik; dan/atau
5. e.kompetensi tenagakependidikan. 12
  1. 7.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mendukung terselenggaranya program pendidikan dasar.

8.Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Penyelenggara satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang didirikan masyarakat wajib melakukan Standar Nasional Pendidikan.
(2)Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
(3)Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi terpenuhinya:
1. a.akreditasi program pendidikan;
2. b.akreditasi satuan pendidikan;
3. c.kompetensi peserta didik;
4. d.kompetensi pendidik; dan/atau
5. e.kompetensi tenagakependidikan.
  1. 9.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dinidan pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

10.Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1)Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional, DIY, kabupaten dan penyelenggara satuan pendidikan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13
(2)Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dinidan satuan pendidikan dasar dituangkan dalam :
1. a.rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
2. b.anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan;dan
3. c.peraturan satuan atau program pendidikan.
(3)Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi :
1. a.satuan pendidikan yang bersangkutan;
2. b.lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
3. c.peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
4. d.orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
5. e.pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang besangkutan; dan
6. f.pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
(4)Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan:
1. a.kebijakan Pemerintah;
2. b.kebijakan Pemerintah DIY;
3. c.kebijakan Pemerintah Kabupaten;
4. d.kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat.
(5)Satuan pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan akuntabel.

11.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…