DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok : Fungsi RPJMD Tahun 2021 - 2026 dan Sistematika RPJMD Tahun 2021 - 2026.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah clan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang; 1
c.bahwa dalam rangka pelaksanaari ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disu sun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 202 1-2026 sebagai penjabaran vlsi, misi dan program Bupati Bantul;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Mengingat: 1 dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); El Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 2

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimara telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubalian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 3
9.Peraturan Daerah Provinsi Daerali Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencaria Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
10.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 20 18-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentarig Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

Pendahuluan Memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
2.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul.
3.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Bupati adalah Bupati Bantul.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ban tul.

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 202 1-2026 adalah:

a.tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyusun RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
b.sebagai landasan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat clan pengembangan wilayah; clan
c.tersedianya program clan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) dalam mengoptimalkan partisipasinya dalam membangun Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

a.mengidenlifikasi clan menganalisis kondisi umum berbagai sumber daya pembangunan di Daerah, yang meiputi kondisi geografis clan sumber daya alam, kondisi perekonomian kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasarana clan sarana, serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum;
b.merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan di Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
c.menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan di Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. 6

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah Memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

Pasal 4

(1)RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi clan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta clan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
(2)RPJMD Tahun 202 1-2026 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum clan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5

RPJMD Tahun 202 1-2026 merupakan pedoman dalam:

a.penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
b.penyusunan RKPD.

Pasal 6

Perangkat Daerah melaksanakan program RPJMD Tahun 202 1-2026 yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 7

Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 202 1-2026. 7

BAB III

Gambaran Keuangan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 1-13 Menguraikan tentang gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021 – 2026.

Pasal 8

(1)Sistematika RPJMD Tahun 202 1-2026 terdiri atas:
1. a.BAB I PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
3. c.BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
4. d.BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS;
5. e.BAB V : VlSI, MIS!, TUJUAN DAN SASARAN;
6. f.BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN;
7. g.BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
8. h.BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
9. i.BAB IX : PENUTUP; dan
10. j.CASCADING;
(2)Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dijabarkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah mi.

BAB IV

Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah Memberikan gambaran tentang permasalahan- permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bantul dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaaan daerah dalam jangka menengah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPPEDA.
(3)BAPPEDA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. 8 BABV

Pasal 10

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul da tangga1 25A Si 2021 BANTUL, ,;L%.-- HALIM MUSLIH -- 7N Diundangkan di Bantul )5Agustus2 21 , RR? RAH UPATENBANTUL, cuLJ SET DA -' 10 , MI JAMHARIS T N3 DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (6,22/202 1) 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 202 1-2026 I. UMUM RPJMD Tahun 202 1-2026 merupakan penjabaran 5 (lima) tahun keempat dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, dijabarkan sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati Bantul Terpilih Masa Jabatan Tahun 2021- 2026, serta berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. RPJMD Tahun 202 1-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 202 1-2026, clan akan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan paling lambat 6 (bulan) setelah Bupati clan Wakil Bupati terpilih dilantik. Dengan demikian agar pelaksanaan pembangunan daerah segera terlaksana sesuai dengan visi, misi clan program Bupati Bantul clan Wakil Bupati Bantul Terpilih Periode Tahun 202 1-2026, maka RPJMD Tahun 202 1-2026 harus segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10 II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…