DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 dihapus, Ketentuan ayat (1) Pasal 11 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu dibentuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dengan bentuk Badan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 285);
10.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
3.Bupati adalah Bupati Bantul.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Bantul.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Bantul.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kabupaten Bantul. 5
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kabupaten Bantul.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kabupaten Bantul.
11.Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dalam menetapkan Perangkat Daerah harus memperhatikan azas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;
h.fleksibilitas; dan
i.pendayagunaan kearifan lokal.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A
2. b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3. c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
4. d.Dinas Daerah terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 6
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  4. 4.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang, serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
  7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  8. 8.Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  11. 11.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;. 7
  12. 12.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
  14. 14.Dinas Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
  17. 17.Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan
  19. 19.Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
5. e.Badan Daerah terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pengendalian, penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan;
  2. 2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
  4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 8
6. f.Kapanewon, terdiri dari :
  1. 1.Kapanewon Srandakan dengan Tipe A;
  2. 2.Kapanewon Sanden dengan Tipe A;
  3. 3.Kapanewon Kretek dengan Tipe A;
  4. 4.Kapanewon Pundong dengan Tipe A;
  5. 5.Kapanewon Bambanglipuro dengan Tipe A;
  6. 6.Kapanewon Pandak dengan Tipe A;
  7. 7.Kapanewon Pajangan dengan Tipe A;
  8. 8.Kapanewon Bantul dengan Tipe A;
  9. 9.Kapanewon Jetis dengan Tipe A;
  10. 10.Kapanewon Imogiri dengan Tipe A;
  11. 11.Kapanewon Dlingo dengan Tipe A;
  12. 12.Kapanewon Banguntapan dengan Tipe A;
  13. 13.Kapanewon Pleret dengan Tipe A;
  14. 14.Kapanewon Piyungan dengan Tipe A;
  15. 15.Kapanewon Sewon dengan Tipe A;
  16. 16.Kapanewon Kasihan dengan Tipe A; dan
  17. 17.Kapanewon Sedayu dengan Tipe A;
(2)Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya.

4.Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 dihapus.
5.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Dihapus.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa unit fungsional berbentuk Rumah Sakit Daerah (RSD) berdasarkan Peraturan Daerah ini. 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 12 Agustus 2019 BUPATI BANTUL, ttd SUHARSONO Diundangkan di Bantul pada tanggal 12 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd HELMI JAMHARIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : ( 8,33/2019) 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL I. UMUM Dalam rangka menentukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah, telah ditetapkan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang terdiri atas :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat Daerah;
4. d.Dinas Daerah sebanyak 19 (Sembilan belas) Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah sebanyak 4 (empat) badan daerah; dan
6. f.Kecamatan sebanyak 17 (tujuh belas) Kecamatan. Sedangkan untuk kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah umum bidang kesatuan bangsa dan politik dan Rumah Sakit Umum Daerah belum dilakukan penyesuaian kelembagaannya sampai dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Disamping itu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan 11 kebakaran, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Dalam rangka mewujudkan visi Daerah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai- Nilai Keagamaan, Kemanusiaan dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa perangkat daerah Kabupaten Bantul harus diselaraskan, khususnya yang melaksanakan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Berdasarkan penyesuaian dengan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud, maka perangkat daerah Kabupaten Bantul terdiri atas :
7. a.Sekretariat Daerah tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten, pada asisten paling banyak 4 (empat) bagian, dan pada bagian paling banyak 3 (tiga) sub bagian;
8. b.Sekretariat DPRD tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD dengan beban kerja yang besar, terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian, dan pada bagian paling banyak 3 (tiga) sub bagian;
9. c.Inspektorat Daerah tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu, pada Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian;
10. d.Dinas Daerah tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi; 12
11. e.Dinas Daerah tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah dengan beban kerja yang sedang, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
12. f.Dinas Daerah tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah dengan beban kerja yang kecil, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
13. g.Badan Daerah tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Badan Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang;
14. h.Badan Daerah tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Badan Daerah dengan beban kerja yang sedang, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) dub bidang;
15. i.Badan Daerah tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Badan Daerah dengan beban kerja yang rendah, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang; dan
16. j.Kapanewon tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Kapanewon dengan beban kerja yang besar, terdiri atas Penewu Anom dan paling banyak 5 (lima) Jawatan, pada Penewu Anom terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, agar pelaksanaan penataan perangkat daerah sesuai dengan hasil evaluasi urusan pemerintahan serta penyelarasan dengan Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul perlu dilakukan perubahan. 13 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan azas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan. Huruf b Yang dimaksud dengan azas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Huruf c Yang dimaksud dengan azas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Huruf d Yang dimaksud dengan azas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Huruf e Yang dimaksud dengan azas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. 14 Huruf f Yang dimaksud dengan azas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. Huruf g Yang dimaksud dengan azas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Huruf h Yang dimaksud dengan azas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. Huruf i Yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan kearifan lokal” adalah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan. Angka 3

Pasal 3

Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas 15 Huruf c Cukup jelas Huruf d Nomor 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, merupakan dinas gabungan, penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, sehingga ditambah 1 (satu) bidang lebih banyak dari ketentuan Tipe A, berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Nomor 2 Cukup jelas Nomor 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan Tipe B. Nomor 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) merupakan perangkat daerah yang diselaraskan dengan kelembagaan perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor 5 Cukup jelas Nomor 6 Cukup jelas Nomor 7 Cukup jelas 16 Nomor 8 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan Tipe B. Nomor 9 Cukup jelas Nomor 10 Cukup jelas Nomor 11 Cukup jelas Nomor 12 Cukup jelas Nomor 13 Cukup jelas Nomor 14 Cukup jelas Nomor 15 Cukup jelas Nomor 16 Cukup jelas Nomor 17 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) merupakan perangkat daerah yang diselaraskan dengan kelembagaan perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor 18 Cukup jelas Nomor 19 Cukup jelas Huruf e Cukup jelas 17 Huruf f Kapanewon merupakan numenklatur Kecamatan di Kabupaten berdasarkan pengakuan hak asal usul dan fungsinya diselaraskan dengan urusan keistimewaan. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…